Mangrove dan Gambut di Kalbar Jadi Kunci Reduksi Emisi Karbon Indonesia
Jakarta, sustainlifetoday.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq menyebutkan bahwa ekosistem mangrove dan gambut di Kalimantan Barat memegang peranan strategis dalam upaya pengurangan emisi karbon nasional. Hal ini disampaikan sebagai bagian dari strategi mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi tantangan utama di wilayah tersebut.
“Gambut di Kalimantan Barat mencakup sekitar 2,4 juta hektare dan sangat penting dalam menyerap karbon dioksida,” ujar Hanif dalam keterangannya, Selasa (20/5).
Ia menekankan bahwa pengelolaan gambut dan mangrove yang berkelanjutan menjadi fondasi untuk mencapai target pengurangan emisi Indonesia.
Baca Juga:
- Indonesia–Thailand Bangun Kembali Forum Energi untuk Dorong Transisi Bersih
- FUN & FIT, Langkah Awal Howell Expo Gaungkan Gaya Hidup Sehat
- Menilik Wacana Legalisasi Kasino, Apa Dampaknya bagi Sosial Ekonomi RI?
Lebih lanjut, Hanif menyampaikan bahwa saat ini terdapat sekitar 800 desa di Indonesia yang berada di kawasan gambut dan masih memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Ia mendorong agar desa-desa tersebut bisa mendapatkan sertifikat penyerapan karbon untuk meningkatkan nilai ekonomi lokal.
“Desa perlu dilibatkan dalam sistem ekonomi karbon yang adil dan inklusif,” tambahnya.
Ia juga menyerukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta untuk memperkuat perlindungan ekosistem mangrove dan gambut. Menurutnya, sektor perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di lahan gambut memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung langkah ini, salah satunya lewat sertifikasi penyerapan karbon.
Hanif menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat melalui program Desa Mandiri Peduli Gambut yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran lokal serta memperkuat ketahanan terhadap karhutla.
Sebelumnya, Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengungkapkan bahwa selama lima tahun terakhir, rehabilitasi mangrove telah mencakup 84.000 hektare. Namun, target nasional sebesar 600.000 hektare hingga 2024 masih jauh dari tercapai.
“Dengan keterbatasan anggaran, tahun ini rehabilitasi hanya bisa dilakukan di sekitar 100 hektare,” ujarnya dalam acara Mobilizing the Mangrove Breakthrough in Indonesia di Jakarta Pusat, Rabu (16/4).
Pemerintah diharapkan dapat menempatkan sektor kehutanan dan ekosistem pesisir sebagai prioritas nasional dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
