Acara Silaturahride Gubernur DKI Tuai Penolakan dari Koalisi Mobilitas Berkelanjutan
Jakarta, sustainlifetoday.com — Rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menggelar Silaturahride bersama komunitas pesepeda pada Sabtu (19/4) mendatang menuai penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Mobilitas Berkelanjutan.
Penolakan disampaikan oleh Bike to Work (B2W) Indonesia, Road Safety Association, Koalisi Pejalan Kaki, dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB). Mereka menilai kegiatan tersebut tidak mencerminkan semangat pembangunan budaya bersepeda yang inklusif dan justru melanggengkan simbolisme elitis dalam transportasi publik.
Dalam unggahan resmi akun Instagram @b2w_indonesia, Koalisi menyampaikan bahwa pihaknya sempat diundang oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk berdiskusi terkait acara tersebut pada Kamis (10/4). Namun, mereka menilai pertemuan itu bukanlah forum diskusi terbuka, melainkan sekadar pemaparan konsep acara yang sudah ditentukan sepihak.
Baca Juga:
- TPST di IKN Siap Olah Sampah Jadi Energi Terbarukan
- Energi Terbarukan Masih Impor, Wakil Ketua MPR: Ironi Besar bagi Indonesia
- Pemanfaatan Energi Bersih di ASEAN Masih Tertinggal Jauh
“Yang diminta dari kami hanyalah diam dan menyetujui. Bahkan Dishub pun awalnya tidak merekomendasikan. Tapi entah mengapa, kemudian berubah. Katanya aman karena jalan akan ditutup dan hanya diikuti oleh rombongan sepeda,” tulis B2W Indonesia.
Soroti Jalur yang Dilarang untuk Sepeda
Penolakan utama disampaikan terkait rute Silaturahride yang akan melewati Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca, jalan yang secara hukum dilarang untuk dilalui oleh pesepeda. Koalisi menilai langkah ini mencederai semangat penegakan hukum dan keselamatan berlalu lintas.
“Ini bukan diskresi. Ini adalah simbolisme elitis yang gagal memberi keteladanan,” tegas Koalisi dalam pernyataan resminya.
Mereka juga mempertanyakan apakah hukum bisa dinegosiasi hanya karena pelanggaran dilakukan dalam acara yang difasilitasi oleh pemerintah. Menurut mereka, kebijakan seperti ini justru berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam membangun kota yang taat hukum.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan acara Silaturahride tetap akan berlangsung dengan rute yang dimulai dari Balai Kota Jakarta, melintasi Jalan MH Thamrin, Sudirman, Bundaran Senayan, hingga ke Jalan Prof Hamka dan Underpass Saharjo, lalu kembali ke Balai Kota. Kegiatan akan dimulai pukul 08.00 WIB dan sejumlah ruas jalan akan ditutup sementara waktu.
“Rekayasa lalu lintas akan diinformasikan lebih lanjut menjelang hari pelaksanaan,” ujar Syafrin dalam keterangan pers, Selasa (15/4).
