Jawa Tengah Gelar Sekolah Antikorupsi untuk 7.810 Kepala Desa
Jakarta, sustainlifetoday.com — Upaya membangun tata kelola desa yang transparan dan berintegritas diperkuat lewat gelaran Sekolah Antikorupsi bertajuk Ngopeni Nglakoni Desa Tanpo Korupsi, yang diikuti oleh 7.810 kepala desa se-Jawa Tengah.
Kegiatan ini berlangsung di GOR Indoor Kompleks Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Selasa (29/4), dan menjadi langkah konkret Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menerapkan prinsip good governance hingga tingkat desa.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya penggunaan dana desa secara tepat sasaran untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyoroti besarnya anggaran dana desa yang harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan.
“Tanyakan apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang aman, apa yang tidak. Prinsipnya, kepala desa jangan dibiarkan berjalan sendiri. Semua pihak akan mengawal agar dana desa senilai Rp1,2 triliun di tahun 2025 bisa tersalurkan secara aman,” ujar Luthfi.
Kepala Desa Bentak, Kabupaten Sragen, Sri Lestari, mengatakan kegiatan ini penting untuk memperkuat komitmen kolektif dalam menjalankan kepemimpinan yang bebas dari korupsi. “Kami membutuhkan bimbingan dan pembinaan secara kontinu agar bisa terhindar dari penyimpangan,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Kepala Desa Sraten, Kabupaten Semarang, Rokhmad. Ia menekankan pentingnya pemahaman regulasi agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran seperti duplikasi kegiatan maupun mark up.
Baca Juga:
- PT Timah Kurangi Konsumsi Energi 22,69 Persen untuk Dukung Target NZE
- Pertumbuhan Ekonomi RI Diproyeksi Melambat 4,8 Persen, Jauh Dari Target Pemerintah
- Telkom Gencarkan Prinsip ESG Lewat GoZero% Goes to Medan
“Kami harus bekerja dengan niat baik. Bukan hanya mempertanggungjawabkan di dunia, tetapi juga di akhirat. Karena jika salah langkah, yang rugi bukan hanya pribadi, tapi juga keluarga dan masyarakat,” tutur Rokhmad.
Dalam acara tersebut, Gubernur Luthfi menyerahkan bantuan simbolik sebesar Rp200 juta kepada 10 desa dari total 29 desa penerima, termasuk Desa Sraten yang meraih predikat Desa Antikorupsi dengan skor tertinggi tiga tahun berturut-turut sejak 2023.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah narasumber dari lembaga strategis, seperti Pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto, Dirkrimsus Polda Jateng Kombes Pol Arif Budiman, Kepala BPKP Jateng Tri Handoyo, dan Jaksa Fungsional Kejati Jateng Sugeng.
Fitroh menegaskan pentingnya transformasi nilai antikorupsi di tingkat desa. Ia memperkenalkan konsep “Gatotkaca Mesra” yang menekankan pelayanan publik dengan empati, simpati, dan integritas.
“Korupsi di desa masih terjadi. Ini sangat memprihatinkan. Dana besar seharusnya digunakan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Harapan kami, kegiatan ini mampu membangkitkan kesadaran bersama untuk hidup tanpa korupsi,” tegas Fitroh.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga meluncurkan slogan baru penanganan korupsi bertajuk Mengawal Kolaboratif Berdampak, yang mencerminkan semangat kolaborasi untuk mewujudkan tata kelola desa yang bersih, inklusif, dan berkelanjutan.
