Indonesia-Inggris Bahas Transisi Energi dan Aksesi OECD
Jakarta, sustainlifetoday.com – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima kunjungan Delegasi Pemerintah Inggris yang dipimpin oleh Minister for Climate H.E. Kerry McCarthy MP, Kamis (17/4).
Pertemuan ini membahas kerja sama terkait transisi energi berkeadilan (Just Energy Transition Partnership/JETP), pembangunan ekonomi hijau inklusif, dan reformasi struktural Indonesia dalam proses aksesi ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan target 8% secara nasional, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025. Satgas ini terdiri dari empat kelompok kerja utama, yaitu transisi energi dan dekarbonisasi hulu, industri hijau dan dekarbonisasi hilir, pembiayaan dan investasi, serta transisi yang adil (just transition).
Baca Juga:
- PLN Nusantara Power Pamerkan Inovasi Hidrogen di GHES 2025
- Bangun Ekonomi Sirkular, Ini Langkah Pelni dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
- Siap Jadi Percontohan Kota Hijau, Surabaya Resmi Mulai Proyek Dekarbonisasi Bangunan Gedung
Salah satu proyek konkret adalah pembiayaan senilai USD1,2 juta dari konsorsium Standard Chartered kepada ACWA Power untuk proyek PLTS 60 MW di Saguling yang dijadwalkan ditandatangani pekan depan. Selain itu, proyek CCS dan CCUS di Tangguh oleh BP juga menjadi tonggak penting dekarbonisasi industri.
Deputi Infrastruktur Dasar Kemenko Bidang Infrastruktur dan Wilayah Rachmat Kaimuddin menyebutkan bahwa pemerintah telah menyusun regulasi untuk membatasi penggunaan pembangkit listrik berbasis batu bara, kecuali proyek yang telah memiliki kontrak.
Sementara itu, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pengembangan pembangkit energi terbarukan sebesar 41 GW dalam 10 tahun ke depan melalui RUPTL. Pemerintah juga menyiapkan insentif percepatan kendaraan listrik, termasuk pembebasan bea masuk impor komponen.
Selain itu, pemerintah akan fokus pada pengembangan energi berbasis limbah (waste-to-energy) dan mulai mempertimbangkan energi nuklir dalam revisi RUPTL.
Minister Kerry McCarthy mengapresiasi langkah Indonesia dalam transisi energi dan menekankan pentingnya memastikan energi bersih tetap ekonomis. Ia juga menyoroti pentingnya investasi dalam teknologi seperti Carbon Capture and Storage (CCS) yang mulai diterapkan di Indonesia.
Pemerintah Indonesia turut menyampaikan perlunya dukungan dari Inggris dalam pembiayaan, penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM, serta kemitraan filantropi untuk memastikan transisi energi yang adil.
“Kami optimistis bahwa dengan dukungan dari Inggris dan mitra global lainnya, Indonesia dapat mewujudkan target pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan secara seimbang melalui transisi energi yang ramah lingkungan,” ujar Elen Setiadi.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste H.E. Dominic Jermey, Minister Counsellor–Development Director Amanda McLoughlin, Head of Low Carbon Energy and Infrastructure Ianto Jones, serta Private Secretary Minister McCarthy Louise Emanuel.
