Pemprov DKI: Tidak Boleh Ada Kenaikan Harga Pangan Saat Ramadan dan Idulfitri
Jakarta, sustainlifetoday.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto menekankan tidak boleh terjadi lonjakan harga maupun kekurangan stok pangan selama periode tersebut. Ia meminta seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan, khususnya PT Food Station Tjipinang Jaya (Food Station), memastikan pasokan komoditas utama tetap aman dan terkendali.
“Kalau kata Pak Gubernur, tidak ada alasan lagi Pemprov DKI tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok warga. Jangan sampai ada kagetan menjelang Ramadan dan Idulfitri,” kata Uus dalam keterangannya, Kamis (12/2).
Menurut Uus, stabilitas pangan memiliki peran strategis dalam menjaga inflasi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta yang saat ini tercatat sebesar 5,21 persen atau melampaui rata-rata nasional.
“Stabilitas pangan adalah fondasi stabilitas ekonomi. Dengan koordinasi yang solid dan langkah antisipatif, kami optimistis kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri dapat terpenuhi, inflasi tetap terkendali, dan pertumbuhan ekonomi terjaga,” ujarnya.
BACA JUGA:
- Danantara Setop Bisnis Hulu Migas PGN, Fokus ke Distribusi dan Hilirisasi
- Dorong Hilirisasi dan EBT, Pemerintah Bidik RI Jadi Pemain Utama Ekosistem Hidrogen
- Pemprov DKI Buka Peluang Gunakan Truk Sampah Listrik untuk Tekan Emisi Perkotaan
Strategi Penguatan Pasokan dan Distribusi
PT Food Station Tjipinang Jaya menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi peningkatan konsumsi selama Ramadan dan Idulfitri, terutama pada komoditas utama seperti beras, telur, minyak goreng, dan tepung terigu.
Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya Dodot Tri Widodo menjelaskan konsumsi pangan cenderung meningkat pada hari besar keagamaan.
“Kalau beras kenaikannya tidak terlalu banyak, kurang lebih sekitar delapan persen, sedangkan telur ayam sekitar 7-17 persen, jadi memang konsumsinya naik,” kata Dodot.
Untuk menjamin ketersediaan pasokan, Food Station memperluas kerja sama lintas daerah melalui skema standby buyer dengan membeli gabah dari daerah penghasil, serta program on farming dengan membiayai petani menanam padi.
“Dalam memenuhi stok beras itu kami bekerja sama dengan daerah-daerah, mulai dari Lampung, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan terakhir kami di Bali,” ujar Dodot.
Saat ini stok beras Food Station mencapai 80.000 ton dengan kebutuhan rumah tangga periode Februari–Maret diproyeksikan sebesar 151.023 ton. Selain itu, stok beras untuk Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tersedia sekitar 18.000 ton. Kebutuhan beras Jakarta sendiri berkisar 2.500 ton per hari atau sekitar 70.000–75.000 ton per bulan.
“Ini angkanya cukup karena kami juga mengelola PIBC (Pasar Induk Beras Cipinang) yang rata-rata stok per hari itu 40.000 ton, dibagi dengan 2.500 maka untuk 20 hari ke depan itu aman,” kata Dodot.
Selain beras, peningkatan permintaan juga terjadi pada gula pasir, minyak goreng, telur ayam, dan tepung terigu. Food Station menyiapkan tambahan pasokan melalui pengadaan baru untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi selama periode HBKN.
Untuk menjaga keterjangkauan harga, Food Station memperkuat distribusi melalui jaringan perdagangan modern di sekitar 39.000 lokasi serta jaringan konvensional dengan sekitar 1.000 pelanggan.
Perusahaan juga menggencarkan program operasi pasar murah bersubsidi untuk memperluas akses pangan bagi masyarakat.
“Pasar murah itu kami jalan setiap hari 10 titik di kelurahan-kelurahan, di rusun, untuk melayani kebutuhan masyarakat, terutama menengah ke bawah untuk menjangkau harga pangan yang murah,” katanya.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan perkotaan, menjaga stabilitas harga, serta memastikan akses kebutuhan pokok yang merata bagi masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri.
