Pramono: Jakarta Butuh Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
Jakarta, sustainlifetoday.com – Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF) belum cukup untuk menangani volume sampah Jakarta yang mencapai 8.000 ton per hari. Hal ini ia sampaikan saat mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Rabu (19/3).
“Jakarta sekarang ini setiap hari rata-rata 8.000 ton sampahnya. Dengan adanya RDF di Bantargebang maupun Rorotan, kami berharap bisa turun 5.000 hingga 6.000 ton. Tapi ini tidak cukup,” ujar Pramono.
Ia mengapresiasi keberadaan fasilitas RDF yang telah dibangun, tetapi menekankan bahwa solusi ini belum cukup untuk mengatasi masalah sampah ibu kota. Menurutnya, RDF memang dapat membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA), tetapi bukan solusi jangka panjang.
Sebagai langkah selanjutnya, Pramono mendorong percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis incinerator atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
“Kami sangat menunggu kalau segera bisa diputuskan supaya kita tidak lagi katakanlah hanya membangun RDF,” tegasnya.
Baca Juga:
- Zakat Hijau, Upaya Integrasi Keberlanjutan dalam Pendanaan Syariah
- DKI Jakarta Akan Tambah Stasiun Pemantau Kualitas Udara
- Sampah Jadi Bahan Bakar Energi di Bantargebang, Zulhas: Sudah Ada Kemajuan
Salah satu tantangan utama dalam pembangunan PLTSa, menurut Pramono, adalah regulasi terkait tipping fee—biaya yang dibayarkan pemerintah daerah kepada pengelola sampah. Saat ini, tarif yang ditetapkan dianggap kurang menarik bagi investor.
“Saya dan Pak Pratikno selama 10 tahun menyiapkan Perpres tentang tipping fee. Dari dulu harganya tidak bisa berubah dari 8, 9, 10, 12, hingga 13,5 sen per kWh, ternyata tetap tidak ada yang berani untuk membangun PLTSa dengan incinerator,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah segera menemukan skema pembiayaan yang lebih menarik bagi investor agar pengelolaan sampah di Jakarta bisa lebih efektif dan berkelanjutan.
Dalam kunjungan ke Bantargebang ini, Pramono didampingi sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
