Subsidi BBM Dihapus pada 2027, Apa Saja Dampaknya?

Jakarta, sustainlifetoday.com – Pemerintah berencana untuk mengubah skema subsidi dari berbasis komoditas menjadi berbasis penerima yang lebih tepat sasaran.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengisyaratkan bahwa dalam dua tahun mendatang (2027), subsidi bahan bakar minyak (BBM) kemungkinan besar akan dihapus. 

“Pada akhirnya, saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar,” ujar Luhut dalam acara Economic Outlook 2025 di The Energy Building, Jakarta, Kamis (20/2).

Rencana pemerintah untuk menghapus subsidi BBM dalam dua tahun mendatang diprediksi akan membawa dampak signifikan bagi masyarakat Indonesia, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Apa saja dampaknya untuk masyarakat?

Kenaikan Harga dan Inflasi

Penghapusan subsidi BBM akan langsung memicu kenaikan harga BBM di pasaran. Kenaikan ini tidak hanya berdampak pada biaya transportasi, tetapi juga akan merambat ke harga barang dan jasa lainnya, mengingat BBM adalah komponen vital dalam distribusi. 

Baca Juga:

• Luhut: Subsidi BBM Bisa Setop di 2027
• Tok, Kades Kohod dan Tiga Orang Lainnya Jadi Tersangka di Kasus Pagar Laut Tangerang
• Mungkinkah Indonesia Lepas dari Ketergantungan Air Mineral Plastik?

Akibatnya, inflasi diperkirakan meningkat, yang secara langsung mengurangi daya beli masyarakat. Kelompok berpenghasilan rendah akan merasakan dampak paling berat, karena pengeluaran mereka untuk kebutuhan dasar akan meningkat sementara pendapatan tetap. 

Sebuah penelitian dari Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral menunjukkan bahwa kelompok termiskin akan menerima dampak negatif langsung dari kenaikan harga BBM karena daya beli mereka yang lebih rendah dibandingkan kelompok lain. 

Peningkatan Angka Kemiskinan

Dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok akibat inflasi, risiko bertambahnya jumlah penduduk miskin menjadi nyata. Masyarakat yang sebelumnya berada di ambang garis kemiskinan dapat terdorong ke bawah garis tersebut karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. 

Selain itu, kelas menengah yang tidak menerima bantuan langsung tunai (BLT) juga akan merasakan tekanan ekonomi akibat peningkatan biaya hidup. 

Anggota DPD RI, Sultan B Najamudin, mengingatkan bahwa penghapusan subsidi BBM dapat mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok dan berdampak pada kelas menengah yang tidak tersentuh oleh BLT. 

“Menghapus subsidi BBM akan mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Kami minta pemerintah tidak mengabaikan keberadaan kelas menengah yang selama ini tidak berhak dan tidak tersentuh bantuan langsung tunai (BLT) pemerintah,” ujarnya dilansir laman DPD pada 4 November 2025.

Pengurangan Akses terhadap Layanan Dasar

Kenaikan harga BBM dan inflasi yang menyertainya dapat memaksa rumah tangga berpenghasilan rendah untuk mengurangi pengeluaran pada sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan.

Hal ini terjadi karena sebagian besar pendapatan mereka akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan transportasi, sehingga anggaran untuk layanan lain menjadi terbatas. 

Untuk mengurangi berbagai dampak negatif tersebut, pemerintah berencana mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai yang lebih tepat sasaran. 

Namun, diperlukan perencanaan matang dan kebijakan pendukung yang efektif untuk meminimalkan dampak negatif, seperti inflasi dan peningkatan angka kemiskinan. Selain itu, transparansi dan sosialisasi yang baik dari pemerintah sangat penting agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat jangka panjang dari kebijakan ini.