Percepat Hilirisasi, Pemerintah Akan Bangun Refinery 1 Juta Barel
Jakarta – Pemerintah terus mempercepat program hilirisasi dengan memperluas pembangunan kilang minyak (refinery) dan fasilitas pendukung lainnya. Langkah ini menjadi fokus dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin malam, 10 Maret 2025.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan perubahan rencana pembangunan refinery. Awalnya, kapasitas kilang yang akan dibangun sebesar 500.000 barrel per hari, namun kini ditingkatkan menjadi 1 juta barrel per hari.
“Akan kita bangun nantinya sekitar 1 juta barrel, dan itu akan kita lakukan di beberapa tempat, baik di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku-Papua sehingga terjadi pemerataan,” ujar Bahlil.
Selain itu, pemerintah juga berencana membangun fasilitas penyimpanan (storage) dengan kapasitas 1 juta barrel per hari. Dalam sektor energi, pemerintah turut mendorong pengembangan dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG, serta memperluas hilirisasi di sektor perikanan, perkebunan, dan kehutanan.
Baca Juga:
- Tolak Berikan THR untuk Driver Ojol, Maxim: Tak Sesuai Regulasi!
- CPNS Hasil Seleksi 2024 ‘Nganggur’ sampai Oktober, Ini Respons Kemenpan RB
- BI Buka Layanan Tukar Uang Baru untuk Lebaran, Ini Jadwal dan Caranya
“Khusus untuk mineral batu bara, selain bauksit, kita juga akan mendorong hilirisasi nikel dan timah. Satu lagi, kita akan membangun solar panel dan pasir kuarsa yang akan kita tarik menjadi bagian dari mineral kritikal, karena ini menjadi potensi keunggulan komparatif bagi bangsa kita,” ungkap Bahlil.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong investasi dalam proyek hilirisasi yang telah matang. Pemerintah juga terbuka bagi investor asing maupun dunia usaha nasional untuk berinvestasi di proyek-proyek yang sudah siap dijalankan.
“Pada intinya, kita akan evaluasi secara independen dan melihat semua aspek, mulai dari return investasi, keuntungan ekonomi, pengurangan impor energi, hingga penciptaan lapangan kerja,” kata Rosan.
Selain berorientasi pada keuntungan ekonomi, proyek hilirisasi ini juga diarahkan agar selaras dengan target pemerintah mencapai net zero emission pada 2060.
“Tentunya ini juga sesuai dengan industrialisasi yang ingin kita capai sehingga proyek-proyek ini menjadi proyek yang berkelanjutan dan pada saat yang sama, emisinya lebih rendah,” pungkas Rosan.
Rapat terbatas ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat hilirisasi industri guna mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
