Pabrik Sanken Tutup, Buruh: Alarm Darurat PHK Massal di Indonesia
Jakarta, sustainlifetoday.com – Penutupan pabrik PT Sanken Indonesia menjadi sinyal bahaya bagi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sektor industri elektronik dan otomotif di Indonesia. Sekitar 400 buruh di PT Sanken Indonesia dipastikan akan kehilangan pekerjaan pada Juni 2025 setelah perusahaan asal Jepang ini menghentikan operasinya di Indonesia.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa total buruh yang terdampak PHK dari PT Sanken Indonesia mencapai 900 orang dalam dua tahun terakhir. Pada 2024, sebanyak 500 buruh telah di-PHK seiring perubahan lini produksi dari semikonduktor menjadi power supply untuk ekspor ke Jepang.
“Dengan tutupnya pabrik Sanken, 900 buruh kehilangan pekerjaan. Rata-rata mereka sudah bekerja selama 15 tahun dengan usia 30-40 tahun, yang bisa dipastikan akan sulit mencari kerja pasca di-PHK,” ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima sustainlifetoday.com , Jumat (21/2).
Saat ini, serikat pekerja Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)–KSPI masih melakukan negosiasi dengan manajemen PT Sanken Indonesia terkait besaran pesangon dan hak-hak buruh. Perusahaan telah menyetujui pesangon sebesar 2,6 kali peraturan perundang-undangan, namun serikat pekerja masih memperjuangkan agar pesangon ditingkatkan menjadi di atas 3 kali ketentuan.
Baca Juga:
- Sah, Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah di Istana Negara
- Tok, Kades Kohod dan Tiga Orang Lainnya Jadi Tersangka di Kasus Pagar Laut Tangerang
- Mungkinkah Indonesia Lepas dari Ketergantungan Air Mineral Plastik?
KSPI menilai PHK massal yang terjadi di PT Sanken Indonesia adalah tanda bahaya bagi sektor industri elektronik, terutama setelah ribuan buruh di industri tekstil, garmen, dan sepatu kehilangan pekerjaan sepanjang 2024. Tren serupa juga terjadi pada PT Yamaha Music Indonesia, di mana 1.100 buruh telah di-PHK pada awal 2025 akibat relokasi produksi ke Jepang dan China.
“PHK besar-besaran ribuan buruh di dua perusahaan Jepang ini adalah alarm ancaman PHK massal di Indonesia, khususnya di sektor elektronik dan elektrik,” kata Said Iqbal.
Selain sektor elektronik, industri otomotif juga menghadapi ancaman serupa akibat meningkatnya impor truk dan dump truk dari China. Menurut KSPI, kebijakan impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2023 dapat memicu gelombang PHK di pabrikan otomotif seperti PT Toyota, PT Mitsubishi, PT Hino Motors, dan PT Isuzu.
“Impor truk dari China tidak membutuhkan pabrik dan tenaga kerja di Indonesia. Jika terus dibiarkan, maka ribuan buruh pabrik otomotif truk bisa ter-PHK,” tegasnya.
KSPI dan Partai Buruh meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi ancaman PHK massal ini. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi dan mengganti menteri-menteri terkait yang dinilai gagal melindungi industri nasional dan tenaga kerja.
Lebih lanjut, jika tuntutan ini tidak dipenuhi, KSPI dan Partai Buruh berencana menggelar aksi besar-besaran di seluruh Indonesia sebelum bulan Ramadan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai merugikan pekerja.
