Lewat Danantara, Empat Negara Tertarik Gelontorkan Investasi Hijau di RI
Jakarta, sustainlifetoday.com – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang baru diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 telah menarik minat investasi dari empat negara. Inggris, China, India, dan Brasil menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di sektor energi hijau serta pasar dan kredit karbon di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 yang diselenggarakan oleh Kadin Indonesia bersama Katadata Green di Hotel St. Regis, Jakarta, pada Kamis (27/2/2025).
“Pemerintah Indonesia melalui Danantara akan dapat melakukan investasi bersama dengan calon investor dari luar negeri. Saya telah melakukan perjalanan ke Beijing dan New Delhi, dan ada ketertarikan besar dari negara-negara tersebut untuk berinvestasi dalam sektor energi hijau di Indonesia,” ujar Hashim, dikutip dari Katadata.
Lebih lanjut, Hashim mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan asal Brasil dan Inggris juga menunjukkan minatnya untuk berpartisipasi dalam pasar karbon dan kredit karbon di Indonesia. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor hijau dan perdagangan karbon global.
Baca Juga:
- Tok, Kades Kohod dan Tiga Orang Lainnya Jadi Tersangka di Kasus Pagar Laut Tangerang
- Benarkah Pagar Laut Bambu Bisa Cegah Abrasi? Ini Faktanya
- Misteri Pagar Laut 30 Km di Tangerang, Apa Dampaknya untuk Lingkungan?
“Bukan hanya untuk investasi di sektor hijau, tetapi juga untuk berpartisipasi aktif dalam pasar karbon dan kredit karbon,” tambahnya.
Hashim optimistis bahwa Indonesia siap menjadi pemimpin dalam pasar karbon global. Untuk mendukung hal ini, pemerintah tengah merevisi Peraturan Presiden terkait bursa karbon guna mengakomodasi perdagangan karbon di sektor kehutanan dan konservasi.
“Butuh waktu beberapa bulan untuk merevisi Perpres bursa karbon, namun saya cukup optimistis mengenai hal ini,” ujar Hashim.
Selain itu, pemerintah juga akan menggunakan standar verifikasi global seperti Verra dan Gold Standard, yang telah diakui oleh berbagai negara di Asia, untuk memastikan transparansi dan kredibilitas perdagangan karbon di Indonesia.
