Gelombang PHK Menerjang, Wamenaker Sebut Peluang Kerja Masih Banyak
Jakarta, sustainlifetoday.com – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kembali menerpa sektor manufaktur di Indonesia. Salah satu kasus yang paling menyorot perhatian adalah penutupan PT Sritex yang mengakibatkan lebih dari 10.600 karyawan kehilangan pekerjaan per 1 Maret 2025. Selain Sritex, beberapa perusahaan lain, seperti PT Sanken Indonesia dan PT Danbi International, juga mengalami penutupan pabrik, menambah daftar panjang perusahaan yang terpaksa merumahkan pekerjanya.
Menanggapi fenomena ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan bahwa masih banyak lapangan kerja yang tersedia bagi para pekerja yang terdampak.
“Kita akan mencari industri yang membuka lapangan pekerjaan. Hari Senin, saya akan datang ke Garut, Jawa Barat. Di situ ada penerimaan lapangan pekerjaan sekitar sepuluh ribu,” ujar Immanuel dikutip dari Antara Senin (3/3).
Baca Juga:
- Pertamina Tegaskan Tak Oplos BBM
- Lewat Danantara, Empat Negara Tertarik Gelontorkan Investasi Hijau di RI
- Ini Keuntungan Menabung di Bank Emas
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa perusahaan seperti Huawei juga akan membuka sekitar 30.000 lapangan kerja baru, yang dapat menjadi peluang bagi para pekerja yang terkena PHK.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menuturkan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menangani gelombang PHK ini. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah serta pemerintah daerah di wilayah Solo untuk memetakan berbagai peluang kerja.
“Berdasarkan data terakhir, kami mendapatkan informasi bahwa ada 10.666 lowongan pekerjaan di Solo dan sekitarnya dari berbagai industri, termasuk garmen, plastik, sepatu, retail, makanan dan minuman, batik, serta industri jasa. Lowongan ini dapat menjadi alternatif bagi para pekerja yang terkena PHK,” jelas Yassierli.
Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan program pelatihan kewirausahaan yang dilakukan melalui Balai Pelatihan Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi pun turut mengambil langkah dengan menyiapkan program vokasi di balai latihan kerja (BLK) bagi para pekerja terdampak.
“Pada prinsipnya, kami akan melatih mereka yang ter-PHK sehingga nantinya mereka dapat terserap di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja,” ujar Ahmad Luthfi di Solo, Jumat (28/2).
Sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025, yang meningkatkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi 60 persen dari upah terakhir selama enam bulan. Hal ini diharapkan dapat memberikan jaminan sementara bagi pekerja yang terkena PHK sebelum mereka mendapatkan pekerjaan baru.
Di sisi lain, sektor manufaktur di Indonesia sebenarnya menunjukkan tanda-tanda ekspansi. Indeks Manajer Pembelian (PMI) manufaktur Indonesia meningkat ke angka 53,6 pada Februari 2025, naik dari 51,9 pada bulan sebelumnya. Meskipun demikian, tekanan akibat gelombang PHK masih menjadi tantangan besar bagi industri dalam negeri.
Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah, diharapkan para pekerja yang terdampak PHK dapat segera mendapatkan pekerjaan baru atau meningkatkan keterampilan mereka melalui program pelatihan yang tersedia.
