Koalisi Jurnalis Desak Kepolisian Segera Ungkap Teror Beruntun ke Media Tempo
Jakarta, sustainlifetoday.com – Teror beruntun terhadap Media Tempo, dari kiriman kepala babi hingga paket bangkai tikus tanpa kepala, bukan hanya serangan terhadap kebebasan pers, tetapi juga ancaman serius terhadap demokrasi dan prinsip jurnalisme inklusif. Berbagai kecaman dan keprihatinan dari kelompok masyarakat tidak menyurutkan kasus ini. Sebaliknya, Media Tempo justru menghadapi teror beruntun yang semakin memprihatinkan.
Hingga saat ini, belum ada respons serius dari pemerintah guna menyelesaikan kasus ini. Respons yang muncul justru terkesan meremehkan dan memberi angin bagi pelaku teror, seperti ditunjukkan dari pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, yang menyebut “dimasak aja” saat merespons teror kepala babi kepada Tempo. Padahal, teror terhadap Tempo ini mengancam kebebasan pers dan menghambat kerja-kerja jurnalisme inklusif.
Jurnalisme inklusif adalah praktik jurnalistik untuk memastikan semua suara, terutama dari kelompok marjinal, mendapatkan ruang yang setara dalam pemberitaan. Pemberian ruang kepada kelompok marjinal dalam produk-produk jurnalistik meniscayakan kritisisme. Teror terhadap media bertujuan untuk menciptakan rasa takut dan membungkam suara-suara kritis.
Baca Juga:
- Antisipasi Letusan Gunung Fuji, Jepang Rilis Panduan Darurat
- Ini Profil Lieng-Seng Wee yang Menjabat Director Risk & Sustainability Danantara
- Kemenhut Catat Lonjakan Deforestasi, Hutan Indonesia Kian Tergerus
Kami, Koalisi Jurnalisme Inklusif, sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memiliki kepedulian mendalam terhadap kebebasan pers, perlindungan hak-hak wartawan, serta komitmen pada prinsip jurnalisme inklusif, dan yang tergabung dalam Koalisi Jurnalisme Inklusif, dengan tegas menyatakan sikap berikut:
- Kepada Kepolisian, kami mendesak dengan sungguh-sungguh agar kepolisian segera bertindak cepat dan tegas untuk mengungkap serta menuntaskan kasus teror beruntun terhadap Media Tempo. Setiap detik yang berlalu tanpa kejelasan hanya akan memperdalam luka demokrasi dan memperkuat pesan intimidasi bagi media serta masyarakat luas.
- Kepada DPR, kami meminta wakil rakyat di Senayan, khususnya Komisi I dan Komisi III, untuk segera mengadakan rapat gabungan guna memantau proses hukum kasus ini. DPR, sebagai representasi rakyat, harus memastikan bahwa aparat penegak hukum bekerja secara transparan dan akuntabel, serta tidak ada upaya pengaburan atau pembiaran terhadap tindakan teror ini.
- Kepada Pemerintah secara umum, kami menuntut agar pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam menjamin kebebasan pers dan keamanan wartawan. Kebebasan pers adalah salah satu pilar utama demokrasi, dan kegagalan melindunginya adalah pengkhianatan terhadap cita-cita bangsa yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia.
Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat, dari lintas generasi, profesi, dan latar belakang, untuk bersolidaritas dengan Media Tempo dan mendukung upaya-upaya mempertahankan kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Kebebasan pers bukan hanya milik wartawan, tetapi milik kita semua. Tanpa kebebasan pers, suara-suara kritis akan dibungkam, dan ruang publik akan dipenuhi oleh keseragaman yang menyesatkan.
Kami akan terus memantau dengan cermat keseriusan pemerintah, khususnya pihak kepolisian, dalam mengungkap dan menuntaskan kasus ini. Kebebasan pers dan jurnalisme inklusif adalah fondasi demokrasi yang harus dijaga bersama. Mari kita bersatu melawan teror dan intimidasi, demi Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan menghargai keberagaman.
