Pemerintah Perkuat Pencegahan Karhutla di Tengah Lonjakan Titik Panas
JAKARTA, sustainlifetoday.com — Pemerintah memperkuat langkah pencegahan untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai meningkat pada 2026. Pendekatan ini dinilai krusial untuk mengendalikan karhutla secara lebih permanen sekaligus menekan emisi.
Strategi pencegahan difokuskan di wilayah rawan seperti Riau dan Kalimantan Barat yang menunjukkan lonjakan titik panas lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam pengendalian karhutla.
“Kita tidak boleh lagi reaktif, pencegahan harus menjadi garda terdepan karena di situlah kunci pengendalian karhutla sekaligus kontribusi nyata terhadap penurunan emisi,” kata Hanif dikutip pada Jumat (17/4).
Kementerian Lingkungan Hidup mencatat hingga awal April 2026 terdapat 3.563 titik panas di Indonesia, dengan tren peningkatan terutama di wilayah rawan.
Di Kalimantan Barat, terdapat 14 kabupaten/kota rawan karhutla dengan 463 desa berisiko tinggi, sebagian besar berada di kawasan gambut. Luas gambut di wilayah ini mencapai sekitar 2,7 juta hektare atau 19 persen dari total wilayah provinsi.
Kondisi gambut yang kering turut meningkatkan potensi kebakaran. Pemantauan tinggi muka air tanah di sejumlah wilayah seperti Pontianak, Singkawang, dan Kubu Raya menunjukkan level antara minus 80 hingga minus 40 sentimeter, yang menandakan tingkat kerawanan tinggi.
BACA JUGA
- PBN dan Kementerian Kebudayaan Soroti Pentingnya Mitigasi Cagar Budaya yang Berkelanjutan
- Ilmuwan China Kembangkan Tanaman Bercahaya, Alternatif Pencahayaan Ramah Lingkungan
- Jejak Hutan Purba di Geopark Ijen, Peneliti Temukan Paku Pohon Berumur 65 Juta Tahun
Pemerintah menilai pengelolaan air dan pencegahan dini menjadi langkah krusial, terutama menjelang puncak musim kemarau pada Juni hingga Agustus 2026 berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Upaya pencegahan juga dilakukan melalui pendekatan berbasis masyarakat dan kearifan lokal, termasuk edukasi untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta pembangunan sekat kanal dan revitalisasi gambut.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menekankan pentingnya peran media dalam meningkatkan kesadaran publik.
“Saya harapkan agar seluruh awak media untuk terus membantu membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran, penting untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta pentingnya melaporkan segera apabila ditemukan titik api atau asap,” tegas Djamari.
Selain itu, pemerintah memperkuat kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pembiayaan untuk memastikan respons cepat di lapangan. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran juga akan dilakukan secara tegas.
Pemerintah menegaskan pengendalian karhutla membutuhkan kolaborasi lintas sektor secara konsisten guna melindungi masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
