Keselamatan Transportasi Belum Jadi Prioritas Negara?

JAKARTA, sustainlifetoday.com – Minimnya perhatian terhadap keselamatan transportasi di Indonesia menjadi sorotan tajam. Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, menegaskan bahwa keselamatan transportasi belum menjadi prioritas nasional, meskipun angka kecelakaan lalu lintas terus meningkat.
“Kecelakaan fatal seperti di Kota Batu akan terus berulang jika tidak ada niat serius untuk memutus mata rantai penyebabnya. Salah satu bentuk keseriusan mengakhiri kecelakaan itu dimulai dari penganggaran program keselamatan di Kementerian Perhubungan,” ujar Djoko dalam tulisannya kepada sustainlifetoday.com, Jumat (10/1).
Djoko menyoroti ketimpangan anggaran yang diterima Kementerian Perhubungan pada 2025. Dari kebutuhan sebesar Rp 80,63 triliun, hanya Rp 31,45 triliun yang disetujui, jauh di bawah kebutuhan ideal. Di sisi lain, program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan alokasi Rp 71 triliun hanya untuk enam bulan. “Anggaran keselamatan jangan dikurangi, bila perlu ditambah, agar angka kecelakaan tidak meningkat,” tegasnya.
Kasus Bus Wisata di Kota Batu
Salah satu contoh nyata lemahnya perhatian terhadap keselamatan transportasi adalah kecelakaan bus wisata di Kota Batu, Jawa Timur, pada 8 Januari 2025. Bus bernomor polisi DK 7942 GB itu diketahui memiliki izin yang kadaluwarsa sejak April 2020, dan uji berkala kendaraan habis pada Desember 2023. Kecelakaan yang melibatkan 12 kendaraan tersebut menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan 10 lainnya luka-luka.
“Masyarakat yang akan menggunakan bus wisata diminta untuk melakukan pengecekan terhadap armada yang akan digunakan. Jangan hanya tergiur tarif murah, tetapi abaikan faktor keselamatan,” kata Djoko. Ia juga mendesak pemerintah untuk menyediakan layanan hotline angkutan wisata guna memudahkan masyarakat memverifikasi kelayakan kendaraan.
Baca Juga:
- Konversi Hutan untuk Bioetanol, Efektif atau Berisiko?
- Deforestasi sampai Ilegal Fishing, Ini Rentetan Masalah Lingkungan di RI
- Catat, Ini Dia Definisi dan Manfaat dari Investasi Berdampak
Djoko juga menyoroti lemahnya pengawasan dan praktek pungutan liar (pungli) di tempat pengujian kendaraan bermotor (PKB). Ia menyebut, rendahnya tunjangan penguji kendaraan menjadi salah satu penyebabnya. “Sudah 18 tahun, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor tidak direvisi. Sudah selayaknya tunjangan ini diperbarui agar petugas lebih profesional dan terhindar dari pungli,” ujarnya.
Menurut Djoko, rampcheck rutin di destinasi wisata juga belum berjalan optimal karena keterbatasan anggaran. “Jika rampcheck dilakukan rutin setiap akhir pekan atau libur panjang, niscaya pengusaha bus wisata tidak berizin akan takut mengoperasikan busnya,” tambahnya.
Keselamatan, Kunci Indonesia Maju
Djoko menegaskan bahwa keselamatan transportasi adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2025. “Semua negara maju di dunia pasti memiliki angka kecelakaan rendah dan tingkat keselamatan tinggi. Perlunya kesadaran pemimpin negeri untuk peduli akan keselamatan transportasi menjadi program prioritas nasional,” pungkasnya.
Djoko berharap pemerintah segera memperbaiki alokasi anggaran untuk keselamatan transportasi dan meningkatkan pengawasan guna memastikan keamanan transportasi bagi masyarakat Indonesia.