Indonesia Dorong Tata Kelola Kredit Alam di Forum Internasional IAPB
Jakarta, sustainlifetoday.com — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu penggerak utama dalam penguatan tata kelola kredit alam. Hal ini ditunjukkan melalui dukungan Indonesia terhadap peluncuran Nature Credit Policy Forum oleh International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB) pada gelaran COP30.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa inisiatif tersebut mempertemukan pemerintah, pembuat kebijakan, dan bank pembangunan publik untuk mempercepat pengembangan pasar kredit alam yang transparan.
“Mekanisme kredit alam hanya bermakna jika dilegitimasi kebijakan dan dijalankan dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Indonesia menuntut jaminan bahwa manfaatnya mengalir langsung kepada masyarakat setempat sekaligus menjaga keanekaragaman hayati dalam jangka panjang,” ujar Hanif dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (18/11).
Hanif menuturkan bahwa Indonesia, Prancis, dan Inggris menjadi tiga negara pertama yang bergabung dalam forum tersebut. Langkah ini menandai lahirnya ruang kolaborasi internasional untuk pembelajaran sejawat, perumusan kebijakan, dan percepatan pemulihan alam yang berintegritas.
Peluncuran forum IAPB berlangsung di Paviliun Indonesia dalam sebuah resepsi tingkat tinggi yang dihadiri para menteri dan wakil menteri lingkungan hidup, utusan khusus, serta pimpinan bank pembangunan publik.
Forum ini disebut menjadi tonggak penting dalam upaya global menghentikan laju kehilangan keanekaragaman hayati dengan tenggat empat tahun menuju target 2030 sesuai Kesepakatan Kunming–Montreal.
Baca Juga:
- Turki Siap Gelar COP31 Secara Mandiri Jika Kesepakatan dengan Australia Gagal
- Serahkan NAP dan SNDC, PBB Puji Komitmen Iklim Indonesia
- AMAN Kritik Minimnya Ruang Masyarakat Adat dalam Negosiasi Iklim COP30
“Forum akan memperkuat mobilisasi pembiayaan berbasis kebijakan publik. Sekaligus memastikan penghargaan terhadap peran penjaga alam di tingkat tapak,” kata Hanif.
Hingga COP17 Keanekaragaman Hayati di Armenia pada 2026, forum IAPB akan memprioritaskan penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas, serta pembangunan infrastruktur pasar, termasuk standar pengukuran, agar pembiayaan benar-benar menjangkau lanskap dan komunitas penjaga alam.
Sekretaris Kementerian Lingkungan Inggris, Emma Reynolds, mengungkapkan bahwa platform ini akan membantu melindungi sistem alam yang menopang kehidupan.
“Dengan bergabung, mendukung inovasi dan investasi pasar alam berintegritas tinggi demi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan,” kata Emma.
IAPB juga mengundang pembuat kebijakan, komunitas adat, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkolaborasi memastikan pasar kredit alam berkembang secara inklusif, terukur, dan memiliki integritas tinggi.
