AMAN Kritik Minimnya Ruang Masyarakat Adat dalam Negosiasi Iklim COP30
Jakarta, sustainlifetoday.com — Para aktivis lingkungan dan komunitas adat memenuhi jalan-jalan Kota Belem, Brasil, untuk menuntut agar suara Masyarakat Adat mendapatkan ruang yang adil dalam perundingan iklim COP30. Dalam aksi besar tersebut, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi menyampaikan kritik keras bahwa proses negosiasi masih mengesampingkan kontribusi kelompok penjaga ekosistem bumi itu.
“Mereka terus mengacuhkan bukti terbaik dari ilmu pengetahuan modern yang menyatakan Masyarakat Adat adalah garda terdepan dalam mengatasi krisis iklim,” kata Rukka dalam pernyataannya dikutip pada Senin (17/11).
Demonstrasi ini menjadi momentum penegasan kembali peran penting Masyarakat Adat. Spanduk besar bertuliskan “The Answer is Us” membentang di antara massa, menyoroti pengetahuan ekologis adat yang diwariskan turun-temurun. Meski menjadi penjaga sungai, hutan, gunung, dan laut, komunitas adat masih dipinggirkan dari ruang pengambilan keputusan global.
Aksi besar seperti ini baru dapat digelar kembali sejak 2021. Tiga gelaran COP sebelumnya membatasi akses komunitas sipil dan kelompok adat untuk menyampaikan tuntutan di luar arena negosiasi. Tahun ini, sekitar 30 ribu peserta hadir, menjadikannya salah satu mobilisasi adat terbesar dalam sejarah konferensi iklim dunia.
Isu utama yang kembali disuarakan mencakup perlindungan wilayah adat, partisipasi bermakna dalam mitigasi dan adaptasi iklim, penghentian energi fosil, serta pengakuan penuh atas hutan adat. Namun hingga pekan pertama COP30, AMAN menilai belum ada perkembangan signifikan dari ruang negosiasi.
Kekhawatiran semakin meningkat setelah koalisi Kick Big Polluters Out (KBPO) mengungkap kehadiran 1.600 pelobi industri fosil di COP30, jumlah terbesar sepanjang sejarah.
Baca Juga:
- Penjualan Atto 1 Meledak, BYD Jadi Pemain Utama EV di Oktober 2025
- Bank Jakarta Bangun Biodigester Komunal untuk Dorong Lingkungan Sehat dan Berkelanjutan
- Transaksi AgenBRILink Tembus Rp1.294 Triliun, BRI Komitmen Dorong Keuangan Inklusif
“Kami tidak bisa lagi melihat ini seperti business as usual. Tujuh puluh persen Masyarakat Adat di seluruh dunia telah ditindas,” ujar Rukka.
Dia juga menyoroti Asia sebagai kawasan paling rentan akibat praktik militerisasi yang mengancam ruang hidup masyarakat adat. Rukka mendesak pemerintah Indonesia segera menghentikan “solusi-solusi palsu” iklim dan mempercepat pengesahan RUU Masyarakat Adat, serta realisasi komitmen 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2030.
“Kalian harus mengambil bagian dalam solusi iklim, karena jawaban dari semua ini bukan hanya Masyarakat Adat; melainkan Masyarakat Adat dan kalian semua. Jawabannya adalah kita,” kata Rukka.
Dari Papua, perwakilan masyarakat adat turut menyampaikan pesan lewat spanduk “West Papua Is Not An Empty Land. Save Our Indigenous Forest”, menolak anggapan bahwa tanah Papua adalah ruang kosong yang siap dieksploitasi. Kenyataannya, ekspansi konversi hutan terus berlanjut atas nama pembangunan.
“Negara cenderung berorientasi memanfaatkan hasil hutan untuk tujuan komersial yang terbukti merusak dan justru berperan sebagai driver of deforestation,” ujar Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Franky Samperante.
