COP30 Gagal Capai Terobosan Iklim, Greenpeace Soroti Lemahnya Aksi Global dan Indonesia

Jakarta, sustainlifetoday.com — Konferensi iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa COP30 di Belém, Brasil, resmi berakhir tanpa keputusan signifikan untuk mengakhiri penggunaan energi fosil, menghentikan deforestasi, maupun meningkatkan pendanaan iklim. Perbedaan tajam antarnegara membuat pertemuan ini tidak membuahkan peta jalan nyata yang sebelumnya diharapkan.

Sejak awal konferensi, Greenpeace mendesak lahirnya Forest Action Plan, Global Response Plan untuk menjembatani kesenjangan ambisi 1,5°C, serta skema pendanaan iklim termasuk mekanisme Make Polluters Pay. Aspirasi tersebut juga digaungkan oleh publik, termasuk Masyarakat Adat, dalam Climate March dan Indigenous Peoples’ March di Belém.

Namun, COP30 yang pertama kali digelar di jantung hutan Amazon gagal menghasilkan tiga agenda tersebut. Kesepakatan final yang dinilai lemah disahkan pada Sabtu siang waktu Belém, meski mendapat penolakan dari Kolombia dan sejumlah negara Amerika Latin terkait minimnya progres mitigasi iklim.

“Presiden Lula memasang standar tinggi dengan menyerukan pentingnya peta jalan untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil dan deforestasi, tapi lanskap multilateral yang terbelah merintangi hal tersebut. Kita berada di persimpangan jalan, di antara menahan laju kenaikan suhu Bumi di bawah 1,5°C dan jalan tol menuju bencana iklim yang katastrofik. Kendati banyak negara yang mau mengambil aksi nyata, ada segelintir negara dengan kekuatan besar yang menghambat,” ujar Direktur Eksekutif Greenpeace Brasil, Carolina Pasquali.

Carolina menyebut hasil ini tidak sebanding dengan perjuangan Masyarakat Adat selama dua pekan konferensi. Partisipasi mereka bahkan menghasilkan kebijakan demarkasi seluas 2,4 juta hektare tanah adat di Brasil.

“Lahirnya peta jalan untuk menghentikan energi fosil dan deforestasi, serta dukungan pendanaan, sebenarnya akan menjadi hasil yang bersejarah. Namun, perjuangan ini akan terus berlanjut,” ujarnya.

Komitmen Iklim Indonesia Makin Dipertanyakan

Greenpeace menilai COP30 juga mempertegas lemahnya ambisi iklim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang dianggap tak memadai, Indonesia juga tidak menunjukkan posisi negosiasi progresif seperti lebih dari 80 negara yang mendorong peta jalan keluar dari energi fosil.

Baca Juga:

• Proyek Whoosh Timbulkan Kerusakan Lingkungan, Celios: RI Bisa Minta Keringanan Utang ke China
• Akademisi UMY Soroti Risiko Transisi Energi Bersih di Indonesia
• BNI Resmi Luncurkan ESG Advisory Playbook Pertama untuk Sektor Sawit

“Sebagai negara besar seperti yang sering dibilang Presiden Prabowo, Indonesia bukannya ikut tampil dengan komitmen iklim yang ambisius dibarengi dengan diplomasi dukungan pendanaan iklim sesungguhnya dari negara maju dan transisi yang berkeadilan, tetapi malah lebih fokus berjualan karbon di paviliun–yang keberadaannya disponsori berbagai perusahaan pencemar. Ini seperti membuang muka dari penderitaan masyarakat di Tanah Air yang menanggung dampak krisis iklim dan kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas industri pencemar tersebut,” kata Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia.

Indonesia juga mendapat sorotan setelah dinobatkan sebagai “Fossil of the Day” oleh Climate Action Network (CAN) pada 15 November lalu.

“Pemerintah Indonesia semestinya tak menganggap penyematan ‘Fossil of the Day’ itu sebagai angin lalu, tapi berbenah dan bergerak untuk keluar dari jebakan industri fosil. Salah satunya dengan mengakhiri penggunaan batu bara, sebab tanpa itu komitmen transisi energi Indonesia akan sia-sia,” ucap Iqbal Damanik, Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

Indonesia Dinilai Tak Aktif Mendorong Perlindungan Hutan

Teks akhir COP30 tidak memuat kesepakatan menghentikan deforestasi sebagai bagian dari upaya mencapai target iklim global. Menurut Greenpeace, Indonesia dinilai tidak mengambil peran aktif untuk memperkuat inisiatif negara-negara hutan hujan tropis terkait perlindungan hutan.

Ketua Tim Politik Solusi Hutan Global Greenpeace, Rayhan Dudayev, menyampaikan bahwa sejumlah negara sudah berupaya memasukkan ketentuan penghentian pembabatan hutan ke dalam kesepakatan, namun Indonesia tidak terlihat memperkuat dorongan tersebut.

“Sikap Indonesia di meja perundingan dan hasil dari konferensi iklim ini menjadi kabar mengecewakan bagi Masyarakat Adat yang berjuang menjaga hutan dari penghancuran oleh industri maupun atas nama proyek pemerintah. Seperti yang saat ini sedang terjadi di Tanah Papua, Masyarakat Adat Yei-Nan dan Malind di Merauke tengah berjibaku mempertahankan tanah dan hutan adat mereka dari proyek tebu dan cetak sawah,” ujar Rayhan.

“COP30 telah berakhir, tetapi perlawanan kita tak akan berhenti. Publik perlu terus mendukung perjuangan Masyarakat Adat dalam melindungi hutan, serta mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat,” lanjutnya.