Akademisi UMY Soroti Risiko Transisi Energi Bersih di Indonesia
Jakarta, sustainlifetoday.com — Pakar Politik Lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), David Efendi, menilai banyak agenda transisi energi yang tampak progresif masih berjalan dalam pola ekstraktivisme yang sama seperti rezim sebelumnya. Alih-alih menjadi solusi krisis iklim, berbagai proyek seperti geothermal, penambangan nikel untuk baterai, hingga program energi hijau disebut justru menambah tekanan ekologis dan memperdalam ketimpangan sosial.
Pandangan tersebut disampaikan David dalam Seminar Nasional dan Bedah Buku Bacaan Bumi: Pemikiran Ekologis untuk Indonesia yang digelar Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY, Kamis (20/11), di Ruang Studium General Fakultas Teknik UMY.
Menurutnya, istilah “bahaya laten hijau” tepat menggambarkan bagaimana wacana keberlanjutan kerap menjadi legitimasi baru bagi eksploitasi alam.
“Krisis ekologis bukan sekadar akibat kebijakan yang keliru, tetapi hasil langsung dari sistem produksi yang dibangun di atas ekstraksi sumber daya alam,” jelas David.
Ia menyoroti sejarah tambang batu bara Sawahlunto, praktik oligarki tambang modern, hingga konsentrasi kekayaan ekstrem, di mana sebagian besar dari lima puluh orang terkaya di Indonesia merupakan pelaku bisnis ekstraktif. Total kekayaan mereka bahkan disebut setara dengan lima puluh juta rakyat Indonesia.
Kondisi tersebut, kata David, menunjukkan bahwa kerusakan ekologis dan ketidakadilan ekonomi merupakan dua wajah dari model pembangunan yang sama. Ia menegaskan bahwa ekonomi yang disebut “maju” tetapi bertumpu pada penambangan tanpa kendali bukanlah kemajuan, melainkan bentuk lain dari ekonomi destruktif.
Baca Juga:
- Masih Jauh dari Target, Greenpeace Pertanyakan Komitmen Iklim Negara G20
- LindungiHutan Rilis Panduan “ESG Master Guide” untuk Tingkatkan Praktik Keberlanjutan
- Petrokimia Gresik Paparkan Strategi Ekonomi Sirkular untuk Dukung Dekarbonisasi di COP30
“Kenyataan bahwa proyek-proyek transisi energi malah memunculkan masalah ekologis baru menunjukkan bahwa pembangunan yang dibungkus jargon hijau tetap berakar pada model kapitalisme lama,” tambahnya.
David juga menyoroti pertempuran wacana di ruang publik, di mana negara kerap mengorkestrasi narasi agar sejalan dengan kepentingan pembangunan. Sementara itu, suara-suara moral yang mengkritik eksploitasi sumber daya alam sering dianggap radikal atau anti-kemajuan.
Sebagai alternatif, ia mengajukan gagasan ekososialisme dan solidaritas ekologis sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dan adil. Ekososialisme, menurutnya, bukan penolakan terhadap modernitas, melainkan upaya melihat bumi sebagai ruang hidup bersama, bukan komoditas untuk dieksploitasi segelintir elit.
“Kerusakan lingkungan berlangsung dua puluh empat jam tanpa henti, sementara gerakan yang melawannya tumbuh terlalu lambat. Kita membutuhkan keberanian kolektif untuk membangun imajinasi politik baru yang berpihak pada bumi dan manusia, bukan pada kekuasaan dan kepentingan ekonomi jangka pendek,” tegas David.
