Ancam Lingkungan dan Warga, Andre Rosiade Minta Polri Usut Tambang Ilegal di Sumut
Jakarta, sustainlifetoday.com — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, meminta Bareskrim Polri untuk mengusut keberadaan tambang emas ilegal yang masih beroperasi di sejumlah wilayah Sumatera Barat.
Permintaan tersebut disampaikan Andre saat mendatangi Bareskrim Polri guna berkoordinasi dengan penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu pada Senin (12/1). Ia menilai aktivitas pertambangan emas ilegal telah menimbulkan keresahan sosial sekaligus mengancam keselamatan dan lingkungan hidup masyarakat sekitar.
“Saya datang ke Bareskrim Polri melakukan koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Tertentu untuk kasus penambangan ilegal yang ada di Sumatera Barat,” ujarnya.
Andre menyoroti kasus penganiayaan terhadap Nenek Saudah (67), warga Jorong Lubuak Aro, Nagari Padang Matinggi Utara, Rao, Pasaman, yang diduga dianiaya penambang ilegal karena menolak aktivitas tambang emas di Sungai Batang Air Sibinail pada Kamis (1/1).
Menurutnya, penanganan hukum tidak boleh berhenti pada tindak kekerasan semata, tetapi juga harus menyasar akar persoalan berupa dugaan pertambangan ilegal.
Baca Juga:
- Tiongkok Krisis Air Akibat Terlalu Gencar Lakukan Penghijauan, Kok Bisa?
- PSEL Dinilai Solusi Tekan Timbunan Sampah dan Dorong Transisi Energi
- Pemerintah Tetapkan Perairan Wetar Barat Sebagai Kawasan Konservasi Laut
“Kita tahu beberapa tahun belakang peti penambangan emas secara ilegal di Sumatera Barat itu marak . Ada di Pasaman, di tempat Nenek Saudah itu. Lalu di Pasaman Barat, lalu ada Salur Selatan, dan juga Sijujung, dan beberapa tempat lain,” jelasnya.
Ia menyebut aktivitas tambang emas ilegal sempat mereda ketika mendapat perhatian langsung dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Namun, belakangan aktivitas tersebut kembali muncul dan diduga melibatkan oknum tertentu.
“Kedatangan saya untuk berkoordinasi dalam rangka memastikan ini selesai dan juga kita berharap aparat penegak hukum yang ada di Sumatera Barat, khususnya Polres-Polres yang punya titik penambangan ilegal ini tidak menutup mata,” tuturnya.
Andre juga tidak menutup kemungkinan adanya aparat yang membekingi praktik pertambangan ilegal tersebut. Karena itu, ia berharap koordinasi dengan Bareskrim Polri dapat menyelesaikan persoalan ini hingga ke akar masalah.
Menurutnya, penertiban tambang ilegal sejalan dengan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto terhadap isu pertambangan ilegal yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat.
“Saya sebagai anggota DPR yang mendapatkan mandat dari rakyat, menerima aspirasi dari masyarakat agar tidak ada lagi kasus ini,” jelasnya.
