KIP: Informasi Kehutanan dan Krisis Lingkungan Wajib Disampaikan Secara Cepat ke Publik
Jakarta, sustainlifetoday.com – Komisi Informasi Pusat menegaskan informasi terkait sektor kehutanan dan kebencanaan alam masuk dalam kategori informasi serta-merta yang wajib diumumkan kepada publik karena berkaitan dengan keselamatan dan kepentingan masyarakat luas.
Wakil Ketua KIP Arya Sandiyudha mengatakan badan publik tidak diperbolehkan menunda penyampaian informasi yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Jadi ketika kita bicara soal hutan sebenarnya Kementerian Kehutanan itu punya kesempatan menjadi leading sector, bahkan dia bisa menjadi satu badan publik yang paling maju atau paling unggul, paling aktif di dalam melakukan layanan informasi serta-merta,” kata dia dikutip dari Antara, Rabu (13/5).
Arya menjelaskan, informasi serta-merta berarti informasi harus disampaikan segera setelah diketahui oleh badan publik.
Dalam konteks kehutanan, informasi seperti status aktivitas gunung api hingga dampak lingkungan akibat kerusakan hutan dinilai harus disampaikan secara aktif kepada masyarakat.
BACA JUGA
- BRIN Identifikasi 10 Spesies Anggrek Baru dari Sumatra hingga Sulawesi
- Pemerintah Targetkan Pengelola Baru Bandung Zoo Terpilih Akhir Mei 2026
- Dalam Forum PBB, Indonesia Laporkan Penurunan Karhutla hingga 86 Persen
Menurutnya, keterbukaan informasi dari badan publik menjadi penting untuk mencegah munculnya disinformasi dan misinformasi, khususnya saat terjadi bencana atau isu lingkungan yang memicu perhatian publik.
Ia menilai absennya informasi resmi sering menjadi celah munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Karena itu, Kementerian Kehutanan diminta memanfaatkan tingginya perhatian publik terhadap isu perubahan iklim dan pemanasan global dengan memperkuat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait agar menjadi sumber informasi utama yang kredibel.
Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan strategi komunikasi yang adaptif juga dinilai penting agar informasi publik tidak hanya tersedia di situs resmi, tetapi benar-benar dapat diakses dan dipahami masyarakat luas.
“Badan publik adalah pihak yang paling mengerti situasi di lapangan. Dengan mengambil peran aktif menjelaskan setiap kebijakan dan krisis yang terjadi, kementerian dapat memastikan masyarakat tidak terjebak pada persepsi yang salah dan justru menjadi mitra dalam menjaga kelestarian alam,” kata dia menegaskan.
