Pemprov DKI Jajaki Model Pengolahan Sampah Ciangir untuk Kurangi Beban Bantargebang
Jakarta, sustainlifetoday.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mencari berbagai alternatif untuk mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah meninjau fasilitas pengolahan sampah di Ciangir, Tangerang, Banten, pada pekan depan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kunjungan tersebut bertujuan melihat langsung sistem pengolahan sampah yang telah menerapkan pemilahan, termasuk pengolahan sampah organik menjadi kompos.
Menurutnya, fasilitas di Ciangir berpotensi menjadi salah satu opsi dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah Jakarta yang lebih berkelanjutan.
“Sampah, dengan pemilahan sampah kemudian kita akan juga yang sudah dipisahkan untuk kompos dan sebagainya di Ciangir, karena minggu depan saya akan ke sana, itu juga akan menjadi alternatif baru,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (5/6).
Pramono menjelaskan, Pemprov DKI saat ini berupaya mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya untuk menekan ketergantungan terhadap fasilitas pembuangan akhir. Upaya tersebut mencakup sektor rumah tangga, pasar, hingga pelaku usaha.
BACA JUGA
- Viral Pulau Sampah di Pesisir Jakarta Utara, Petugas Gabungan Lakukan Pembersihan
- Kemenhut Umumkan Kelahiran Anak Orangutan Sumatera di Cagar Alam Jantho Aceh Besar
- Kejagung Ungkap Dugaan Mark Up Pengadaan Motor Listrik BGN Mencapai Rp1 Triliun
Selain menjajaki model pengolahan sampah di Ciangir, Pemprov DKI juga tengah menyiapkan kerja sama pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar atau waste to fuel. Program ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan sampah di kawasan Bantargebang maupun fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan.
Terkait RDF Rorotan, Pramono menyebut operasional fasilitas tersebut kini berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Pembatasan volume sampah yang masuk dilakukan untuk mencegah munculnya kembali persoalan bau yang sempat dikeluhkan masyarakat sekitar.
“Dan karena sudah kita tangani lebih baik, memang sekarang ini saya menahan untuk tidak lebih dari 1.000 supaya bau itu tidak ada,” ujar dia.
Ia juga menyampaikan bahwa keluhan warga terkait operasional RDF Rorotan saat ini terus menurun.
“Dan komplain masyarakat di Rorotan juga hampir tidak ada,” kata Pramono.
Dalam upaya mempercepat pengurangan sampah, Pemprov DKI membuka kesempatan bagi berbagai pihak untuk mengelola sampah langsung dari sumbernya. Skema tersebut mencakup pengelolaan di pasar, kawasan permukiman, hingga sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka).
“Saya sekarang memberikan izin, memberikan persetujuan, siapa saja yang akan mengelola sampah tidak perlu di tempat pembuangan sampah tapi di ujung. Apakah di pasar, apakah di rumah tangga, di horeka, dan sebagainya. Selama bisa mengurangi sampah yang dikirimkan ke Bantargebang kami setujui,” ujar Pramono.
Menurutnya, semakin besar volume sampah yang dapat diolah sejak dari sumber, maka semakin kecil pula beban yang harus ditangani di Bantargebang. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Jakarta menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan.
