Indonesia Butuh Rp45,4 Triliun untuk Genjot Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
JAKARTA, sustainlifetoday.com — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, investasi sebesar US$2,72 miliar atau sekitar Rp45,4 triliun dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) hingga 452,7 megawatt (MW) pada 2034.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan payung hukum baru melalui rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Sampah guna mempercepat pembangunan proyek ini.
“Sayangnya, dari 12 kota hanya dua yang berhasil menghasilkan listrik atau tingkat keberhasilannya baru sekitar 16,7%,” kata Yuliot dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengolahan Sampah Menjadi Energi (Waste to Energy) di Wisma Danantara, Selasa (30/9).
Saat ini, PLTSa yang beroperasi hanya ada di Surakarta dan Surabaya. PLTSa Surakarta dikelola PT Solo Citra Metro Plasma Power dengan kapasitas 5 MW dari 545 ton sampah per hari, beroperasi sejak 2024. Sementara itu, PLTSa Surabaya yang dikelola PT Sumber Organik menghasilkan listrik 9 MW dari 1.000 ton sampah per hari sejak Mei 2021.
Baca Juga:
- Swiss-Belhotel International Raih Corporate Excellence Award di APEA 2025
- KLH Dorong Produsen Bayar Lebih untuk Kemasan yang Sulit Didaur Ulang
- YesssCredit Perluas Inklusi Pembiayaan Digital hingga Kota-Kota Berkembang
Yuliot menekankan perlunya evaluasi dan penyempurnaan regulasi agar daerah dengan timbulan sampah lebih dari 1.000 ton per hari dapat mengolah sampah menjadi energi. Daerah dengan timbulan lebih kecil bisa bekerja sama antarwilayah.
“Bagi daerah yang tidak memiliki prioritas, investor bisa masuk dengan skema investasi murni melalui sistem OSS [Online Single Submission], sementara pemerintah daerah berperan memfasilitasi,” jelasnya.
Selain listrik, Yuliot menyebut sampah juga dapat diolah menjadi biomassa, bahan bakar terbarukan, atau produk bernilai ekonomi lain. Integrasi pengolahan ini diproyeksikan menambah nilai keekonomian investasi hingga 1,3%.
Pengembangan PLTSa juga telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, dengan PLN sebagai offtaker listrik.
“Dengan cara ini, kita bisa memperluas sumber energi, mengurangi ketergantungan pada fosil, sekaligus mendukung agenda dekarbonisasi,” pungkas Yuliot.
