Banjir di Musim Kemarau, Wakil Ketua MPR: Bukti Krisis Iklim Sudah Nyata
Jakarta, sustainlifetoday.com – Sejumlah wilayah di Jakarta, Tangerang, dan Tangerang Selatan dilanda banjir meski sedang memasuki musim kemarau. Fenomena ini dinilai sebagai anomali iklim yang mencerminkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata di tingkat lokal.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa banjir yang terjadi di luar musim hujan perlu segera disikapi sebagai bagian dari krisis iklim global.
“Banjir yang terjadi di musim kemarau ini bukan hal biasa. Ini bukti bahwa pola cuaca kita sudah sangat tidak menentu. Pemerintah daerah dan pusat harus merespons cepat dengan memperkuat manajemen krisis, baik dalam sisi mitigasi maupun adaptasi terhadap krisis iklim,” kata Eddy dilansir laman MPR, Kamis (10/7).
Ia menyebut manajemen krisis menghadapi perubahan iklim harus dimulai dari integrasi perencanaan tata ruang, sistem drainase yang memadai, serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Eddy juga menekankan pentingnya memperkuat sistem peringatan dini dan respons cepat karena pola bencana hidrometeorologi kini tidak lagi dapat diprediksi hanya berdasarkan musim.
Baca Juga:
- Pertamina Foundation Dorong Reforestasi Lewat Program Hutan Lestari
- Indonesia Luncurkan Survei Jangka Panjang untuk Kebijakan Inklusif Lansia
- Dishub DKI Buka Wisata Gratis ke Pulau Seribu, Ini Syaratnya
“Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah Jakarta dan sekitarnya sebaiknya satu suara dan kompak dalam kebijakan mencegah dampak krisis iklim ini semakin merusak. Jangan ada ego sektoral mencegah krisis iklim ini, baik dari kebijakan di hulu untuk menjaga lingkungan maupun kebijakan di hilir dalam bentuk adaptasi tata ruang dan penghijauan di wilayah perkotaan,” lanjutnya.
Ia menambahkan, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase, alih fungsi lahan, dan pengelolaan daerah tangkapan air di wilayah urban yang rawan banjir.
“Kita tak bisa lagi berpegang pada pola musim konvensional. Ketika kemarau pun bisa banjir, maka harus ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase, alih fungsi lahan, dan pengelolaan daerah tangkapan air,” tegas Eddy.
Sebagai langkah konkret, ia mendesak kepala daerah untuk menyusun strategi adaptif terhadap bencana iklim, mulai dari perbaikan infrastruktur air hingga kesiapsiagaan darurat yang lebih responsif.
“Kepala daerah harus segera menyusun langkah strategis, mulai dari perbaikan tata kelola air, sistem drainase yang lebih baik, hingga kesiapan tanggap darurat yang lebih cepat dan efektif. Jangan hanya bertindak ketika bencana sudah terjadi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya edukasi publik dan kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi penanganan krisis iklim jangka panjang.
“Krisis iklim ini adalah tantangan global yang dampaknya sudah sangat lokal. Maka kita perlu kebijakan nasional yang terintegrasi, bahkan sampai melibatkan warga dengan mitigasi, adaptasi, dan juga edukasi kepada masyarakat,” ujar Eddy.
