Awal Puasa Ramadan 1447 H Berpotensi Berbeda, BRIN Ungkap Faktor Hilal Global dan Lokal
Jakarta, sustainlifetoday.com — Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, memprediksi penetapan awal puasa atau 1 Ramadan 1447 Hijriah antara pemerintah dan Muhammadiyah berpotensi berbeda pada 2026.
Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama yang menggelar sidang isbat pada Selasa (17/2) sore diperkirakan menetapkan awal Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Dilansir dari Detikcom, Thomas mengatakan pemerintah menetapkan awal puasa pada hari Kamis karena hilal atau bulan baru belum dapat diamati pada hari penentuan.
Menurut Thomas, perbedaan kali ini dipengaruhi penggunaan dua pendekatan berbeda dalam penentuan hilal, yakni hilal global dan hilal lokal.
“Perbedaan kali ini berbeda dengan yang sebelumnya karena beda metode (hisab vs rukyat) atau beda kriteria (Wujudul Hilal vs Imkan Rukyat). Perbedaan kali ini karena beda hilal global vs hilal lokal,” kata Thomas, Selasa (17/1).
Thomas menjelaskan hilal global merujuk pada terpenuhinya kriteria Imkanur Rukyat secara global. Pada waktu magrib, kriteria tersebut diperkirakan terpenuhi di Alaska sehingga pengguna Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) menetapkan awal Ramadan pada Rabu, 18 Februari.
BACA JUGA:
- KLH Temukan Gudang Kimia Tanpa IPAL, Pencemaran Sungai Cisadane akan Diselidiki
- Mayoritas Warga Jakarta Kurang Aktivitas Fisik, Risiko Penyakit Kardiovaskular Meningkat
- Dituduh Otoriter, Prabowo Tegaskan Komitmen pada Demokrasi dan Supremasi Hukum
Sebaliknya, hilal lokal mengacu pada kondisi di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara. Pada waktu magrib, posisi hilal di wilayah Indonesia belum memenuhi kriteria Imkanur Rukyat dan bahkan masih berada di bawah ufuk.
Atas dasar tersebut, bulan Sya’ban diperkirakan disempurnakan menjadi 30 hari sehingga awal Ramadan jatuh pada 19 Februari 2026, meski keputusan final tetap menunggu hasil sidang isbat.
“Maka secara hisab dan (nanti dibuktikan) secara rukyat awal Ramadhan pada 19 Februari 2026,” kata Thomas.
Alasan Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 18 Februari
Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang menggantikan metode wujudul hilal sebagai acuan resmi organisasi.
Pakar falak Muhammadiyah Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar menjelaskan KHGT mensyaratkan terpenuhinya prinsip, syarat, dan parameter tertentu, termasuk posisi hilal dengan ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat di mana saja di permukaan bumi.
“Kedua, implementasi KHGT mensyaratkan keterpaduan tiga unsur utama yang dikenal sebagai Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP). Salah satu parameter pentingnya ialah terpenuhinya posisi hilal setelah ijtimak dengan ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat di mana saja di permukaan bumi, bukan terbatas pada wilayah tertentu,” kata Arwin.
“Untuk awal Ramadan 1447 H, parameter tersebut telah terpenuhi di Alaska, Amerika Serikat, dengan ketinggian hilal 05° 23′ 01″ dan elongasi 08° 00′ 06″,” sambungnya.
Selain itu, konjungsi atau ijtimak awal Ramadan terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC atau 19.01 WIB. Setelah matahari terbenam, posisi hilal memenuhi parameter KHGT di Alaska sehingga Muhammadiyah menetapkan 18 Februari sebagai awal Ramadan.
Di Indonesia, posisi hilal masih berada di bawah ufuk sehingga tidak memenuhi kriteria pemerintah yang mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat di wilayah Indonesia.
Muhammadiyah juga mendasarkan penetapan awal Ramadan pada prinsip kesatuan umat dan konsep matlak global, yakni ketetapan hilal yang telah terbukti di satu wilayah berlaku secara universal.
“Muhammadiyah mendasarkan penetapan awal Ramadan 1447 H pada prinsip ini, karena hilal telah memenuhi parameter secara definitif di Alaska,” ucap Arwin.
Sidang Isbat Pemerintah
Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah pada Selasa (17/2) di Jakarta.
Sidang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar dan dihadiri Wakil Menteri Agama, pimpinan Komisi VIII DPR RI, Ketua MUI, Tim Hisab Rukyat Kemenag, perwakilan organisasi masyarakat Islam, serta duta besar negara sahabat.
Keputusan resmi awal Ramadan akan ditentukan berdasarkan hasil rukyat, laporan lapangan, serta pertimbangan sidang isbat pemerintah.
