Indonesia Siapkan Kredit Keanekaragaman Hayati untuk Perkuat Pembiayaan Konservasi
Jakarta, sustainlifetoday.com — Pemerintah Indonesia menyiapkan kebijakan dan implementasi High Integrity Biodiversity Credits atau kredit keanekaragaman hayati berintegritas tinggi guna memperkuat kerangka pembiayaan keanekaragaman hayati nasional. Instrumen ini diharapkan menjadi mekanisme pendanaan berbasis hasil yang melibatkan sektor publik dan swasta dalam upaya konservasi lingkungan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati menjadi prioritas nasional yang mendesak.
“Perlindungan keanekaragaman hayati adalah urgensi nasional yang tidak dapat ditunda. Indonesia, sebagai negara mega-biodiversitas terbesar kedua di dunia, memiliki tanggung jawab global untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alamnya,” kata Hanif Faisol Nurofiq.
Komitmen tersebut disampaikan dalam forum Biodiversity Financing: Pathways through Biodiversity Valuation and Multilateral Benefit Sharing yang melibatkan pemerintah Inggris, lembaga keuangan, akademisi, serta mitra pembangunan. Forum tersebut menjadi bagian dari kerja sama strategis antara Indonesia dan Inggris dalam penguatan pembiayaan lingkungan dan perlindungan keanekaragaman hayati.
Hanif menjelaskan bahwa kredit keanekaragaman hayati dirancang sebagai mekanisme berbasis hasil yang transparan dan akuntabel untuk mendukung konservasi, restorasi ekosistem, serta perlindungan spesies dan habitat prioritas.
BACA JUGA:
- Awal Puasa Ramadan 1447 H Berpotensi Berbeda, BRIN Ungkap Faktor Hilal Global dan Lokal
- KLH Dukung MUI Soal Fatwa Haram Membuang Sampah ke Sungai, Danau, dan Laut
- BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem Berlanjut hingga 23 Februari, Sejumlah Wilayah Diminta Waspada
Instrumen ini dikembangkan dengan prinsip kredibilitas ilmiah, tata kelola transparan, inklusivitas sosial, serta sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV) yang kuat.
Selain pengembangan kredit keanekaragaman hayati, pemerintah juga memperkuat instrumen pembiayaan lain seperti Access and Benefit Sharing (ABS). Kebijakan ini bertujuan memastikan pembagian manfaat sumber daya genetik berlangsung secara adil sesuai Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol Nagoya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah menyatakan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB) serta pembentukan Indonesia Biodiversity Credits Chapter pada Juni 2026. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi internasional dalam pembiayaan konservasi berbasis keanekaragaman hayati.
Pemerintah menilai kebijakan kredit keanekaragaman hayati menjadi langkah strategis untuk mengintegrasikan perlindungan ekosistem ke dalam kebijakan pembangunan serta sistem ekonomi nasional secara berkelanjutan.
