DPR Minta Penegakan Hukum Preventif untuk Cegah Kerusakan Hutan Kalimantan
JAKARTA, sustainlifetoday.com — Aktivitas pembalakan liar yang terus berlangsung di Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menegaskan perlunya langkah penegakan hukum preventif untuk menghentikan laju hilangnya kawasan hutan yang semakin mengkhawatirkan.
“Dalam dua dekade terakhir kurang lebih ada 1,2 juta hektar hutan kita hilang, tepat dalam 20 tahun terakhir ini. Karena itu kita mendorong penegak hukum untuk melakukan penindakan tegas kepada pelaku-pelaku maupun korporasi-korporasi yang melakukan penebangan hutan liar atau illegal logging,” katanya dalam keterangannya, Kamis (11/12).
Menurut Rudianto, penindakan tegas menjadi kunci untuk memitigasi risiko bencana ekologis. Ia menyoroti bahwa banjir bandang dan tanah longsor yang baru-baru ini terjadi di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara adalah contoh nyata dari lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.
Baca Juga:
- Pemulihan Lingkungan Pascabanjir Sumatra Jadi Prioritas, Ini Langkah KLH
- Dorong Bisnis Sawit Berkelanjutan, Astra Agro Tegaskan Operasional Tanpa Deforestasi
- Pandawara Ajak Patungan Beli Hutan Cegah Deforestasi, Nusron Wahid: Hutan Tidak Diperjualbelikan
“Begitu longsor dan banjir bandang, akhirnya terjadi kerusakan lingkungan yang menjadi musibah, kita tidak mau itu terjadi di Kalimantan. Karena itu kita mendorong penegak hukum untuk menindak keras para pelaku pembalakan liar ilegal logging termasuk di dalamnya penambang ilegal yang mana kita tahu presiden sangat konsen pada praktek-praktek penambangan liar atau illegal mining,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian harus berani mengambil tindakan pencegahan sebelum bencana terjadi.
Rudianto juga mengingatkan bahwa Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi dengan tutupan hutan terbesar di Indonesia, sehingga kerusakan yang terjadi akan berdampak pada ekosistem jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat.
“Karena Provinsi Kalimantan Barat yang kita ketahui menjadi provinsi terluas, yaitu 16 juta hektar luas wilayah Kalimantan Barat, yang mana mayoritasnya adalah hutan, nah ini harus dijaga bersama, jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan akibat praktek illegal logging maupun illegal mining,” tutupnya.
Baca Juga:
