Pemulihan Lingkungan Pascabanjir Sumatra Jadi Prioritas, Ini Langkah KLH
JAKARTA, sustainlifetoday.com – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengerahkan dukungan teknis dan logistik untuk mempercepat penanganan sampah pascabencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya ini menjadi prioritas dalam menjaga keberlanjutan layanan publik, meminimalkan risiko kesehatan, serta mencegah dampak ekologis berkelanjutan akibat timbulan sampah dan material rusak pascabencana.
Dukungan yang dikirim mencakup tiga dump truck, kendaraan pick up untuk mobilisasi tim, tiga fasilitas Black Soldier Fly (BSF) untuk mengolah sampah organik, satu Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik (FPSS) bagi limbah elektronik rumah tangga, tiga excavator, hingga enam mesin senso. Selain itu, bantuan logistik dasar seperti kebutuhan pokok, sanitasi, pakaian, dan obat-obatan disalurkan ke sejumlah titik terdampak.
Mobilisasi alat berat telah dilakukan sejak pekan lalu. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya tata kelola sampah yang terstruktur agar pemulihan lingkungan dan sosial dapat berjalan paralel.
“Kami berharap bantuan ini dapat dimaksimalkan dan menjadi langkah nyata dalam memperbaiki tata kelola lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah dan pemulihan pascabencana,” kata Hanif, Senin (8/12).
Sebagai panduan teknis, KLH/BPLH menerbitkan arahan pemanfaatan timbulan sampah pascabencana—terutama material kayu dan material alami—agar dikelola sebagai sampah spesifik sesuai ketentuan. Pendekatan ini bertujuan menekan volume residu yang masuk ke TPA serta mendorong circularity melalui pemanfaatan ulang material yang masih layak.
Kementerian juga menyatakan kesiapan menambah armada alat berat sesuai kebutuhan.
Baca Juga:
- Swiss-Belhotel Bangun Taman Bermain Ramah Anak di Bogor, Dorong Ruang Publik Berkelanjutan
- Bahlil Klaim Listrik Aceh Pulih 100% Siang Ini, Namun Kenyataan di Lapangan Berbeda
- Dorong Inklusivitas Sektor Maritim, Dirut IPCM Raih Women Empower Woman Award 2025
“Saat ini terdapat tiga unit alat berat yang dimobilisasi, dan akan ditambah sesuai kebutuhan atas persetujuan tim tanggap darurat lintas kementerian,” tambah Hanif.
Dalam aspek pengawasan, KLH/BPLH telah memanggil delapan pemegang konsesi di Sumatera Utara untuk penyelidikan percepatan terkait penyebab banjir serta memastikan akuntabilitas lingkungan.
“Pemanggilan ini ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki konsesi terkait sebagai upaya percepatan penyelidikan dan penyelesaian kasus,” ujar Menteri Hanif.
Ia menegaskan investigasi berjalan paralel dengan penanganan teknis.
“Langkah penyelidikan ini dilakukan untuk percepatan penanganan dan penyelesaian kasus. Secara paralel, kami juga menyalurkan dua unit dump truck untuk Agam, Sumatera Barat dan Aceh sebagai dukungan penanganan pascabencana,” kata Hanif.
Secara nasional, capaian penanganan sampah pada November tercatat 24 persen. KLH/BPLH optimistis angka ini meningkat pada Desember seiring penutupan TPA terbuka dan penguatan praktik pengelolaan sampah berkelanjutan di banyak daerah.
Sinergi pengawasan, penegakan hukum, dan koordinasi lintas pemangku kepentingan disebut menjadi strategi jangka panjang untuk mencegah kerusakan ekologis dan mengurangi potensi bencana berulang.
Menurut data Dashboard Penanganan Darurat BNPB hingga Selasa (9/12), korban tewas mencapai 962 jiwa, 291 orang masih hilang, lebih dari 5.000 warga terluka, serta ribuan fasilitas umum rusak.
Baca Juga:
