Soroti Waktu Pengembangan Dua Kali Lebih Lambat dari Vietnam, Indef Dorong Akselerasi PLTS Industri
JAKARTA, SustainLife Today – Akselerasi transisi energi di sektor manufaktur nasional menyimpan potensi ekonomi yang masif. Berdasarkan kajian terbaru yang dirilis oleh Indef Green Transition Initiative (Indef-GTI) bersama Systemiq, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan industri Indonesia berpotensi menarik investasi hingga US$13,3 miliar apabila seluruh kapasitas surya sebesar 21 gigawatt peak (GWp) berhasil dioptimalkan.
Potensi kapasitas tersebut setara dengan seperlima dari target total pengembangan PLTS nasional. Temuan strategis ini dipaparkan dalam forum bertajuk “Where Clean Power Meets Industry” di sela-sela rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Senin (16/11/2026).
Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menjelaskan bahwa lonjakan kebutuhan listrik di kawasan industri dapat dijadikan titik tumpu utama untuk mempercepat penetrasi energi surya di tanah air. Strategi ini dapat dieksekusi melalui pendekatan renewable energy zones (REZs), yakni perencanaan pembangunan pembangkit dan infrastruktur jaringan listrik secara terintegrasi sejak awal agar selaras dengan beban permintaan industri.
BACA JUGA
- SustainLife Today Kembali Gelar ESG Initiative Awards 2026, Sambut Efektivitas Regulasi Baru OJK
- OJK Perketat Aturan Pelaporan 2027, Korporasi Dituntut Buktikan Dampak ESG Terukur
- Tuntutan Transparansi Menguat, Kepemimpinan Korporasi Kini Diuji Lewat Dampak ESG Terukur
Kendati menawarkan potensi ekonomi yang menggiurkan, besaran manfaat fiskal dan makroekonomi tersebut sangat bergantung pada tingkat keterlibatan industri dalam negeri melalui pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Dengan asumsi tingkat kandungan lokal mencapai 40%, pembangunan PLTS berkapasitas total 21 GWp diperkirakan memberikan tambahan kontribusi terhadap produk domestik bruto [PDB] sebesar US$10,7 miliar selama masa konstruksi,” jelas Esther dalam keterangan resminya.
Tidak berhenti pada fase pembangunan, aktivitas operasi dan pemeliharaan (operation and maintenance/O&M) setelah pembangkit beroperasi diproyeksikan mampu mendongkrak PDB hingga US$3,1 miliar per tahun. Dari aspek ketenagakerjaan, megaproyek energi bersih ini diestimasikan menciptakan dampak turunan setara 1,91 juta tahun kerja, termasuk 522.000 tahun kerja langsung di sektor terkait.
BACA JUGA
- KSO TPK Koja Perkuat Standar Pelabuhan Berkelanjutan Lewat Integrasi Lingkungan, Sosial, dan Transparansi
- Realisasi Baru Capai 23 Persen, Pemerintah Siapkan Pagu Rp 5,11 Triliun untuk Mitigasi Karhutla 2026
- Fokus Elektrifikasi dan Transisi Energi, Pemimpin Dunia Sampaikan Komitmen di COP31 Antalya
Di sisi lain, Head of Energy Transition & Carbon Pricing Indef-GTI, Saraya Cita Asmarani, menyoroti tantangan struktural yang masih menghambat kecepatan realisasi investasi energi surya di sektor komersial dan industri. Berdasarkan hasil pemetaan, durasi rata-rata pengembangan proyek PLTS di Indonesia saat ini memakan waktu sekitar 7,5 bulan.
Waktu tersebut tercatat lebih dari dua kali lipat lebih lambat jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam, yang hanya memerlukan waktu sekitar 3 bulan untuk merampungkan proses serupa. Perbedaan durasi perizinan dan rantai pasok ini menjadi pekerjaan rumah krusial bagi pemerintah dalam memangkas hambatan birokrasi.
Melalui penerapan pendekatan REZs dan pembenahan tata kelola regulasi, pemerintah dan pelaku industri diharapkan mampu menyelaraskan ketersediaan energi hijau yang handal, mempercepat arus modal masuk, serta memperkuat daya saing manufaktur nasional di kancah global.
