Integrasi Prinsip ESG, Langkah Strategis BPJS Kesehatan Hadirkan Layanan Kesehatan Berkelanjutan
Jakarta, sustainlifetoday.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara komprehensif memaparkan komitmen dan implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada sesi penjurian ESG Initiative Awards (EIA) 2026, Kamis (12/11).
Delegasi BPJS Kesehatan dipimpin langsung oleh Direktur Utama Prihati Pujowaskito, yang mempresentasikan materi bersama jajaran pimpinan lainnya. Turut hadir Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat Ari Dwi Aryani, Human Resources Manager Harie Wibhawa, perwakilan Kedeputian Bidang Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan Internal Atin, perwakilan Kedeputian Bidang Komunikasi Internal Elshe Theresia, perwakilan Kedeputian Bidang Sumber Daya Sarana Budi Sukwara, serta Hani (PEO) dan Irma dari Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM).
Sesi evaluasi ini dipandu langsung oleh Pemimpin Redaksi SustainLife Today, Ahmad Faqih Zuhair, selaku moderator. Kinerja BPJS Kesehatan dievaluasi secara mendalam oleh panel dewan juri independen yang terdiri dari Jurnalis Senior di bidang ESG dan QHSE Hasanuddin, Peneliti dan Kepala Program Doctor of Computer Science (DCS) BINUS University Dr. Ir. Haryono Soeparno, serta Peneliti dan Akademisi Trisakti Sustainability Center (TSC) Leonard Tiopan Panjaitan.
Membuka paparannya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyampaikan apresiasi atas ruang diskusi dan evaluasi yang diberikan.
“Pertama, saya sampaikan apresiasi kepada penyelenggara dan dewan juri atas kesempatan yang diberikan kepada BPJS Kesehatan. Bagi kami, forum ini bukan semata-mata ajang penilaian, tetapi juga kesempatan untuk memperoleh masukan dalam memperkuat keberlanjutan program JKN,” ungkapnya.
Prihati menegaskan bahwa seluruh inisiatif ESG perusahaan berpijak teguh pada tata nilai INISIATIF, yakni Integritas, Kolaborasi, Pelayanan Prima, dan Inovatif. Tata nilai ini menjadi pedoman esensial mengingat operasional BPJS Kesehatan hingga September 2026 ditopang oleh 12 kedeputian wilayah, 126 kantor cabang, 387 kantor kabupaten/kota, serta 10.541 pegawai guna melayani seluruh pelosok Indonesia.
“Bagi BPJS Kesehatan, keberlanjutan bukan pilihan, melainkan fondasi untuk memastikan program JKN terus memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, baik saat ini maupun bagi generasi mendatang,” tegas Prihati.
Untuk mewujudkan hal tersebut, BPJS Kesehatan telah membentuk Task Force Keuangan Berkelanjutan yang berfokus pada tiga pilar utama: kesehatan rakyat, kapabilitas badan, dan lingkungan hijau.
Pada pilar Lingkungan (Environment), BPJS Kesehatan memamerkan inisiatif Eco Green Office yang secara bertahap diimplementasikan di puluhan kantor cabang, lengkap dengan pemanfaatan panel surya dan efisiensi air-energi. Operasional ramah lingkungan ini ditopang kuat oleh digitalisasi layanan, seperti pemanfaatan aplikasi Mobile JKN yang menembus 88,1 juta pemanfaatan, serta sistem kearsipan digital (termasuk e-contract dan digital signature) yang sukses menghasilkan efisiensi biaya hingga lebih dari Rp4 miliar.
Bergeser ke pilar Sosial (Social), BPJS Kesehatan mencatat rekor Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98,14 persen atau 284,7 juta jiwa. Lebih dari sekadar asuransi, perusahaan proaktif melakukan skrining riwayat kesehatan terhadap 85,7 juta peserta dan menanggung biaya penyakit katastropik hingga Rp40,18 triliun. Tidak hanya berfokus ke luar, BPJS Kesehatan juga menaruh perhatian besar pada 10.541 pegawainya melalui kerangka pengelolaan kesehatan mental komprehensif, yang sukses menjaga Mental Health Index (MHI) karyawan pada skor 78,15 (Kategori Fit).
Sementara itu, pada pilar Tata Kelola (Governance), BPJS Kesehatan mencatatkan rekam jejak yang solid dengan meraih skor Good Governance 97,67 (Sangat Baik), skor Governance, Risk, and Compliance (GRC) di level 4,01 (Transformed), serta opini audit Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) selama 12 kali berturut-turut. Ketegasan integritas ini diperkuat dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bersertifikat ISO 37001:2025, tingkat tindak lanjut laporan gratifikasi yang mencapai 100 persen, serta capaian skor Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK sebesar 80,48.
BACA JUGA
- SustainLife Today Kembali Gelar ESG Initiative Awards 2026, Sambut Efektivitas Regulasi Baru OJK
- OJK Perketat Aturan Pelaporan 2027, Korporasi Dituntut Buktikan Dampak ESG Terukur
- Tuntutan Transparansi Menguat, Kepemimpinan Korporasi Kini Diuji Lewat Dampak ESG Terukur
Usai jalannya penjurian, Human Resources Manager BPJS Kesehatan, Harie Wibhawa, turut menyampaikan pandangannya.
“Tentu yang pertama kami menghaturkan terima kasih kepada SustainLife yang sudah memberikan kesempatan kepada BPJS Kesehatan. Bagi kami, ajang ini menjadi pembelajaran untuk mendapatkan masukan demi continuous improvement di dalam pelaksanaan ESG di BPJS Kesehatan,” ujar Harie.
Ia memastikan bahwa perjalanan keberlanjutan di BPJS Kesehatan dikawal langsung oleh jajaran manajemen puncak. “Implementasi ESG ini sudah menjadi komitmen dari top management dan dituangkan ke dalam aksi nyata dalam pedoman yang saat ini sedang kita susun. Ini pun akan masuk ke dalam inisiatif strategis organisasi yang akan kita monitoring secara rutin setiap tahunnya,” pungkasnya.
Sebagai informasi, memasuki penyelenggaraan tahun ketiga sejak perdana digelar pada 2024 dan dilanjutkan pada 2025, ajang ESG Initiative Awards 2026 mengusung tema “Beyond Reporting Toward Measurable Outcomes”. Tema ini secara khusus diangkat guna mengevaluasi sekaligus mengapresiasi capaian Environmental, Social, and Governance (ESG) korporasi serta individu profesional secara independen yang sepenuhnya berbasis data dan hasil terukur.
BACA JUGA
