Realisasi Baru Capai 23 Persen, Pemerintah Siapkan Pagu Rp 5,11 Triliun untuk Mitigasi Karhutla 2026
Jakarta, sustainlifetoday.com – Komitmen fiskal negara dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana ekologis terus digenjot melalui alokasi anggaran yang terdistribusi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah tercatat mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp 5,11 triliun khusus untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang tahun anggaran 2026.
Kendati demikian, hingga 31 Oktober 2026, realisasi penyerapan anggaran tersebut baru mencapai Rp 1,17 triliun atau sekitar 23 persen dari total pagu yang disediakan. Dana penanggulangan karhutla ini tersebar di tujuh kementerian dan lembaga (K/L), termasuk instrumen dana siap pakai yang dioperasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Penanganan kebakaran hutan dan lahan ini telah kita sediakan pagu Rp 5,11 triliun dan realisasinya saat ini Rp 1,17 triliun di dalam tujuh K/L termasuk dana siap pakai yang digunakan oleh BNPB,” kata Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita edisi November 2026, di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Dengan realisasi yang menyentuh angka 23 persen, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3,94 triliun yang belum terserap hingga penghujung Oktober 2026. Suahasil menjelaskan bahwa pos anggaran karhutla merupakan bagian integral dari eskalasi belanja penanggulangan bencana dalam APBN 2026 guna memperkuat ketahanan iklim regional.
BACA JUGA
- SustainLife Today Kembali Gelar ESG Initiative Awards 2026, Sambut Efektivitas Regulasi Baru OJK
- OJK Perketat Aturan Pelaporan 2027, Korporasi Dituntut Buktikan Dampak ESG Terukur
- Tuntutan Transparansi Menguat, Kepemimpinan Korporasi Kini Diuji Lewat Dampak ESG Terukur
Secara akumulatif, total pagu anggaran penanggulangan bencana nasional ditetapkan sebesar Rp 59,35 triliun, di mana realisasinya telah mencapai Rp 33,69 triliun per 10 November 2026. Pos pembiayaan ini turut mencakup kebutuhan pemulihan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera bagian utara yang terdampak bencana besar pada akhir 2025 lalu.
Fokus pembiayaan fiskal juga diarahkan secara masif untuk pemulihan jangka panjang di kawasan Sumatera. Dari alokasi khusus rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera sebesar Rp 50,84 triliun, realisasi penyerapannya telah mencapai Rp 30,78 triliun per 31 Oktober 2026.
Pemerintah memastikan komitmen untuk terus mengoptimalkan percepatan penyerapan anggaran penanggulangan bencana ke depan, dengan tetap mengedepankan prinsip prioritas, akuntabilitas, serta efisiensi tata kelola APBN demi memperkuat resiliensi wilayah rentan bencana di tanah air.
BACA JUGA
