Perkuat Transisi Energi, Indonesia dan Norwegia Tekan Perjanjian Jual Beli Karbon MOPA di COP31
Jakarta, sustainlifetoday.com – Kerja sama perdagangan karbon internasional berbasis teknologi antara Indonesia dan Norwegia resmi memasuki babak baru. Di sela-sela gelaran Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31), PT PLN (Persero) bersama Global Green Growth Institute (GGGI) menandatangani Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) di bawah payung Pasal 6.2 Perjanjian Paris, Rabu (11/11/2026).
Penandatanganan ini menjadi kelanjutan konkret dari framework agreement generation based incentive yang sebelumnya disepakati PLN dan GGGI pada COP30 di Brasil. Melalui instrumen MOPA, Norwegia berkomitmen menyalurkan skema pembiayaan berbasis hasil mitigasi iklim guna mendukung akselerasi pengembangan energi terbarukan di Indonesia, sekaligus mendanai target ambisius pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp).
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland, mengapresiasi keberhasilan kolaborasi kedua negara yang sebelumnya terbukti efektif menurunkan angka deforestasi secara signifikan di sektor berbasis alam (nature-based solutions). Keberhasilan tersebut kini direplikasi pada sektor ketenagalistrikan.
“Presiden Prabowo telah menetapkan target yang berani, 100 gigawatt tenaga surya hanya dalam beberapa tahun. Ini sangat ambisius, persis seperti ambisi yang ingin didukung Norwegia,” kata Aasland dalam sambutannya saat penandatanganan MOPA di Paviliun Indonesia COP31.
BACA JUGA
- SustainLife Today Kembali Gelar ESG Initiative Awards 2026, Sambut Efektivitas Regulasi Baru OJK
- OJK Perketat Aturan Pelaporan 2027, Korporasi Dituntut Buktikan Dampak ESG Terukur
- Tuntutan Transparansi Menguat, Kepemimpinan Korporasi Kini Diuji Lewat Dampak ESG Terukur
Dalam skema komersial MOPA ini, Norwegia akan membeli hasil pengurangan emisi karbon dari proyek-proyek mitigasi iklim terverifikasi di Indonesia dengan volume mencapai 12 juta ton CO2e. Aasland menekankan bahwa mekanisme pembayaran dilakukan secara transparan dan akuntabel guna mencegah ganda klaim emisi (double counting).
“Kami membayar berdasarkan hasil yang dicapai dan setiap ton dihitung sekali saja oleh Norwegia atau Indonesia, bukan oleh keduanya. Tanda tangan hanya permulaan. Kini kita harus mewujudkan hasil tersebut secepatnya,” ujar dia.
Merespons kesepakatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan bahwa efektivitas perdagangan karbon internasional bertumpu pada kesiapan ekosistem regulasi dan sistem registri nasional. Setiap hasil penurunan emisi wajib memenuhi kualifikasi Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMO) sesuai standar Pasal 6.2 Perjanjian Paris.
“Kami terus memperkuat tata kelola karbon kami, termasuk pengoperasian sistem registri unit karbon dan kepatuhan terhadap persyaratan otorisasi dan akuntansi untuk Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMO),” ujarnya.
BACA JUGA
- Patra Logistik Dorong Kesetaraan Akses Pendidikan dan Karakter Bagi Anak
- Gagas Skema Pembiayaan Jangka Panjang, Indonesia Targetkan Konservasi 13 Taman Nasional Prioritas
- Tegaskan HGU Tak Mutlak, Pemerintah Ancam Cabut Izin Korporasi Pelanggar Karhutla
Dari sisi operasional, Direktur Utama PT PLN (Persero) Suroso Isnandar memaparkan bahwa sejak penandatanganan framework agreement tahun lalu, sekitar 1,2 gigawatt proyek energi terbarukan telah beroperasi maupun memasuki tahap penyelesaian peresmian.
Guna menopang pencapaian target 100 GWp PLTS nasional, PLN telah menyiapkan serangkaian proyek prioritas jangka pendek dan menengah, meliputi pembangunan PLTS Mentari Nusantara II, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Nusantara, serta Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sulawesi.
“Hal ini akan menciptakan peluang besar bagi pengembang, investor, dan mitra pembiayaan untuk berpartisipasi dalam fase berikutnya dari transisi energi Indonesia,” ujar dia.
Kesepakatan MOPA di Antalya ini diproyeksikan menjadi catalyst utama dalam menjembatani kesenjangan pembiayaan mitigasi iklim nasional sekaligus memperkuat keterlibatan sektor swasta global dalam peta jalan dekarbonisasi Indonesia.
