10 November 2026

Lewat YOU-RINGS 2026, 208 Anak Muda Ikut Suarakan Masa Depan Energi yang Berkeadilan

Jakarta, Sustainlifetoday.com – Institut Hijau Indonesia (IHI) resmi mengukuhkan 208 anak muda dari 30 provinsi sebagai pejuang keadilan energi atau Risers melalui program YOU-RINGS (Youth Rising for Green and Just Energy Sovereignty). Program ini mengajak generasi muda memahami persoalan energi secara langsung, mulai dari lingkungan tempat tinggal hingga dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Para peserta mengikuti tiga tahapan pembelajaran, yakni you-learn, you-hunt, dan you-speak. Mereka tidak hanya mempelajari isu energi dan keadilan sosial-ekologis, tetapi juga melakukan investigasi lapangan serta menyampaikan hasil temuannya kepada publik dan pemangku kebijakan.

Dalam Dialog Nasional dan Puncak Program YOU-RINGS 2026, para Risers mempresentasikan hasil investigasi dari berbagai daerah di Indonesia. Temuan tersebut juga disusun dalam bentuk policy brief sebagai bahan masukan untuk pembahasan kebijakan energi nasional.

Hasil investigasi para Risers menunjukkan bahwa persoalan energi tidak hanya berkaitan dengan pergantian sumber energi atau penggunaan teknologi baru. Di sejumlah daerah, pengembangan energi juga berkaitan dengan akses masyarakat terhadap air bersih, lingkungan, lahan, mata pencaharian, hingga keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan.

Di Aceh, misalnya, peserta menemukan persoalan emisi metana dan air lindi yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan gas. Sementara di Sumatera Utara, keberadaan pembangkit listrik tenaga sampah menjadi perhatian karena limbahnya mencemari air dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

Persoalan serupa juga ditemukan di Sumatera Selatan dan Lampung. Para Risers mempertanyakan kesiapan sarana dan prasarana, sistem pemantauan, serta perawatan pembangkit listrik tenaga sampah agar pengembangannya tidak justru menimbulkan masalah baru.

Di wilayah lain, para peserta menyoroti ketidakmerataan manfaat energi dan pengabaian masyarakat lokal di Yogyakarta, persoalan pembangkit listrik dan air di Bangka Belitung, serta kaitan keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap) (PLTU) dengan kemiskinan di Jawa Tengah. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), aktivitas PLTU juga ditemukan berdampak terhadap wilayah tangkap masyarakat.

BACA JUGA

Sementara itu, di Sulawesi Selatan, persoalan akses energi menjadi perhatian. Di Morowali, pengembangan industri berbasis batu bara dan eksploitasi sumber daya turut disoroti. Adapun di Sulawesi Tenggara, industri nikel dan pembangkit listrik berkaitan dengan persoalan krisis air bersih.

Temuan lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, terkait persoalan agraria dan limbah tambang bawah tanah, serta ekspansi perkebunan sawit di Kalimantan Tengah. Di Jawa Barat, pengembangan panas bumi di kawasan Gunung Gede Pangrango menjadi perhatian karena berpotensi mengancam kawasan konservasi. Para Risers juga menemukan pembukaan hutan alam untuk biomassa di Gorontalo Utara.

Di Maluku Utara, khususnya Pulau Taliabu, ditemukan kondisi yang cukup ironis. Wilayah tersebut memiliki sumber daya energi dan aktivitas eksploitasi, tetapi masyarakatnya masih menghadapi keterbatasan akses listrik.

Berbagai temuan ini kemudian dirangkum dalam policy brief untuk disampaikan kepada pemangku kebijakan sebagai bahan evaluasi dan dialog mengenai pengembangan energi di Indonesia.

Dampak Energi bagi Kehidupan Masyarakat

Temuan para Risers mendapat tanggapan dari sejumlah narasumber yang berasal dari pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan praktisi dalam dialog nasional tersebut.

Anggota Dewan Energi Nasional, Fadhill Hasan menilai hasil investigasi dari berbagai daerah penting untuk memperbaiki agenda dan program energi nasional. Menurutnya, masukan dari lapangan dapat menjadi bagian dari mekanisme check and balances sekaligus membuka ruang dialog dengan pihak-pihak terkait.

“Apa yg dihasilkan Institut Hijau Indonesia di berbagai daerah sangat berharga bagi perbaikan agenda dan program energi di negara kita.” ucap Fadhil.

Senada dengan itu, Laksmi Dhewanthi, menekankan bahwa kebijakan energi nasional perlu memiliki keterkaitan yang kuat dengan kondisi masyarakat di daerah. Ia menilai transisi energi tidak cukup dipahami sebagai perpindahan dari satu sumber energi ke sumber lainnya.

“Transisi energi perlu dipahami sebagai transformational change, bukan sekadar perpindahan dari satu sumber energi ke sumber energi lainnya,” tutur Laksmi.

Menurutnya, persoalan energi juga berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat perlu memperhatikan kebutuhan serta kondisi di tingkat lokal.

Aspek gender juga menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN sekaligus Dewan Pengawas Riau Women Working Group, Wong Desmiwati menilai perempuan perlu dilibatkan secara nyata dalam pengambilan keputusan. Pelibatan tersebut tidak cukup hanya melalui pemenuhan kuota, tetapi harus memberi ruang bagi perempuan untuk menjadi bagian dari aktor utama dalam proses kebijakan.

Dari sisi masyarakat sipil, Direktur Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar, mengingatkan bahwa energi tidak bisa hanya dilihat dari persoalan listrik. Menurutnya, energi juga berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan, termasuk ketersediaan pangan, air, dan udara bersih.

Ia juga menilai penggunaan energi terbarukan tidak otomatis menjamin keberlanjutan apabila proses pengembangannya masih mengorbankan tanah, masyarakat, dan lingkungan.

Hal serupa disampaikan Founder dan CEO EcoNusa Foundation, Bustar Maitar menyebut masih adanya wilayah di Indonesia Timur yang menjadi lokasi produksi minyak dan gas, tetapi masyarakat di pulau-pulau kecil justru masih mengalami keterbatasan akses listrik.

“Bahwa energi seharusnya menjadi energi yang menghidupkan, bukan energi yang justru mematikan masyarakat dan ekosistem,” kata Bustar.

BACA JUGA

Rangkaian YOU-RINGS 2026 memperlihatkan bahwa pendidikan lingkungan bagi generasi muda tidak cukup hanya melalui pembelajaran di kelas. Pengalaman langsung di lapangan menjadi bagian penting agar anak muda dapat memahami persoalan energi yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah.

Melalui proses tersebut, para Risers berkesempatan berinteraksi dengan masyarakat, melakukan pengamatan, dan menelusuri dampak dari aktivitas pengembangan energi. Hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan energi.

Direktur WALHI, Boy Even, menjelaskan bahwa transisi energi yang berkeadilan tidak cukup hanya dilakukan dengan mengganti sumber energi. Proses tersebut juga harus memperhatikan hak masyarakat, pemerataan akses dan manfaat energi, perlindungan warga terdampak, serta keberlanjutan lingkungan.

“Transisi energi yang berkeadilan tidak cukup hanya dengan mengganti sumber energi. Ia harus memastikan adanya pengakuan terhadap hak masyarakat, kedaulatan energi, pemerataan akses dan manfaat, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, serta keberlanjutan ekologis.” jelas Boy Even.

Dialog Nasional dan Puncak Program YOU-RINGS 2026 sekaligus menjadi penutup rangkaian kegiatan dan awal untuk memperkuat jaringan anak muda serta memperluas pemahaman mengenai isu energi.

Ketua Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad, mengajak berbagai pihak untuk terlibat dalam perjuangan mewujudkan keadilan energi. Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan kerja sama dari banyak pihak, bukan hanya kelompok tertentu.

“Mari bergandengan tangan, tidak mungkin perjuangan ini dilakukan sekelompok saja, ini harus menjadi perlawanan semesta,” pungkas Chalid.

Editor: Ahmad Faqih Zuhair