Prabowo Rencanakan Pembentukan Badan Khusus Pengelola Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon

JAKARTA, sustainlifetoday.com – Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk sebuah badan khusus yang akan menangani masalah perubahan iklim dan tata niaga karbon di Indonesia.
Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Ferry Latuhihin menyebutkan bahwa draf peraturan pemerintah untuk dasar hukum pembentukan lembaga tersebut kini dalam tahap finalisasi dan akan dinamakan Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK).
Ferry menjelaskan, pembentukan badan ini adalah bagian dari upaya untuk mengintegrasikan ekonomi hijau dalam strategi pembangunan nasional. Lembaga ini akan bertanggung jawab langsung kepada presiden.
“Nanti akan disahkan, kemungkinan kepala badan perubahan iklim dan tata niaga karbon ini akan ditunjuk setelah Pak Prabowo resmi dilantik sebagai presiden,” jelas Ferry, dilansir Jumat (23/8).
Salah satu alasan utama badan ini dibentuk adalah untuk mengatasi ketidaksepahaman antar kementerian dan lembaga terkait isu karbon, yang dapat menghambat potensi Indonesia dalam perdagangan karbon di pasar internasional.
Ferry mengkritisi dominasi pedagang karbon asing dalam perdagangan karbon dan menekankan perlunya badan khusus untuk memaksimalkan nilai ekonomi karbon dengan memastikan semua pelaku usaha, baik domestik maupun internasional, menghormati kedaulatan negara atas karbon serta memaksimalkan nilai ekonominya.
“Dengan adanya badan khusus, maka optimalisasi nilai ekonomi karbon dilakukan dengan membuat peraturan yang mewajibkan pelaku usaha di dalam dan luar negeri menghormati prinsip dasar bahwa karbon adalah kedaulatan negara,” tegasnya.
Lembaga baru ini juga diharapkan dapat mengontrol volume karbon yang diperdagangkan, mengingat bahwa data saat ini tentang perdagangan karbon belum bisa dideteksi secara akurat.
Di sisi lain, lembaga ini juga diharapkan mampu memastikan pengelolaan dan perdagangan karbon menjadi lebih terarah serta investasi dalam sektor ini memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ketika ada lembaga khusus, ini tata kelola dan tata niaga karbon menjadi lebih terarah dan investasinya akan berdampak terhadap masyarakat adat dan pembangunan di kawasan pedesaan,” kata Ferry.