KLH Kembangkan SRN PPI Versi Baru, Perkuat Pusat Data Iklim Nasional
JAKARTA, sustainlifetoday.com — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah memperkuat peran Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim melalui pengembangan versi baru Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Sistem ini disiapkan menjadi pusat data iklim nasional yang lebih modern dan adaptif, sekaligus mendukung target pengurangan emisi.
“Pemerintah saat ini sedang mengembangkan versi baru dari SRN PPI. Pengembangan ini didasarkan pada latar belakang sebagai pertimbangan, yaitu pertama, kebutuhan sistem yang lebih modern, adaptif dan user-friendly,” kata Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH, Ary Sudijanto dilansir Antara, Senin (25/8).
Dalam acara sosialisasi SRN PPI Beta Version, Ary menjelaskan sistem baru ini dirancang agar lebih mudah diakses oleh para pelapor dari berbagai latar belakang. SRN PPI versi terbaru juga menargetkan peningkatan akurasi, konsistensi, dan keterlacakan data sebagai wujud transparansi. KLH berencana mengintegrasikan SRN PPI dengan berbagai sistem informasi iklim lain, sehingga dapat menjadi pusat data nasional yang lebih kuat.
Fitur tambahan yang tengah dikembangkan mencakup proses verifikasi yang lebih sederhana, visualisasi data yang lebih jelas, serta dukungan analisis berbasis bukti untuk pengambilan keputusan.
Ary menekankan, penguatan sistem ini akan memperkuat mekanisme tracking capaian Nationally Determined Contribution (NDC), termasuk target sektoral, adaptasi, hingga dukungan internasional.
“Jadi, nanti data yang ada di SRN ini tidak hanya data kosong, tapi bisa kita gunakan, misalnya, untuk mengetahui capaian energi kita sudah sampai mana. Kemudian, kita juga tahu, kita harus tingkatkan yang mana,” jelasnya.
Selain itu, sistem ini juga akan mendukung pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), termasuk perdagangan karbon yang dalam beberapa tahun terakhir mulai dijalankan di Indonesia.
Meski sudah diperkenalkan, Ary menegaskan SRN PPI Beta Version ini belum final. Proses pengembangan masih terus dilakukan dengan masukan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat.
Dalam Enhanced NDC, Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 31,89 persen secara mandiri, dan hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional. Indonesia juga menargetkan netralitas karbon pada 2060.
