KLH Dorong Edukasi Pengelolaan Sampah dalam Program Makan Bergizi Gratis
Jakarta, sustainlifetoday.com — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendorong integrasi edukasi pengelolaan sampah ke dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), guna membentuk karakter ramah lingkungan sejak dini di kalangan siswa.
Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular KLH, Agus Rusli, menyatakan bahwa peningkatan konsumsi makanan kemasan dalam program MBG harus dibarengi dengan kesadaran memilah dan mengelola sampah, terutama plastik.
“MBG sebaiknya tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dari sisa makanan dan kemasan plastik. Itu perlu diedukasikan kepada para penerima manfaat,” ujarnya dalam diskusi daring dikutip pada Kamis (5/6).
Program MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025, dengan dukungan 32.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baca Juga:
- Mobil Listrik Rp966 Juta untuk Pejabat, Komitmen Hijau atau Pemborosan?
- Lebih dari Seperlima Lautan Dunia Mengalami Penggelapan, Apa yang Terjadi?
- Pembangunan Ekosistem Baterai Listrik CATL-IBC Dimulai Juni 2025
Hingga Mei 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 1.579 SPPG telah aktif di 38 provinsi dan melayani sekitar 4,2 juta siswa.
Agus menambahkan bahwa edukasi pengelolaan sampah dalam program MBG tidak hanya berdampak pada siswa, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat sekitar serta pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan makanan.
“Sebagai program prioritas nasional, MBG harus dijalankan dengan sistem pengelolaan sampah yang baik agar tidak menciptakan persoalan lingkungan baru,” tegasnya.
Data KLH menunjukkan bahwa dari total 33,79 juta ton timbulan sampah di Indonesia pada 2024, sekitar 12 juta ton merupakan sampah plastik. Sayangnya, hanya 14 persen dari total tersebut yang berhasil didaur ulang. Sisanya berakhir di tempat pembuangan akhir atau mencemari lingkungan.
KLH menilai keterlibatan berbagai pihak, termasuk sekolah, pemerintah daerah, dan pengelola program MBG, penting untuk menjamin keberlanjutan lingkungan selama program berlangsung. Diperlukan pula koordinasi lintas sektor agar edukasi pengelolaan sampah dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah atau kegiatan harian siswa.
“Dengan sinergi antara peningkatan gizi dan pengelolaan sampah, pemerintah berharap kebijakan nasional dapat berjalan secara holistik dan tidak menimbulkan dampak lingkungan sekunder,” tutup Agus.
