IESR Dukung Ambisi Transisi Energi Prabowo, Tapi Ingatkan Tantangan Teknis
Jakarta, sustainlifetoday.com – Direktur Riset dan Inovasi Institute for Essential Services Reform (IESR), Raditya Wiranegara, menanggapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto terkait target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) dalam tiga tahun ke depan serta rencana konversi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik.
Sebelumnya, Prabowo menyampaikan pembangunan PLTS skala besar akan dipadukan dengan konversi motor dan mobil BBM ke listrik sebagai strategi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM sekaligus menghemat devisa negara dalam pidato pembicaraan pendahuluan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5).
Menanggapi hal tersebut, IESR menyatakan mendukung ambisi pemerintah dalam mempercepat transisi energi nasional guna meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi.
“IESR menyambut baik ambisi besar pemerintah dalam mempercepat transisi energi sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi. Terkait visi pembangunan PLTS 100 GW, IESR memandang aspirasi ini sebagai sinyal positif komitmen politik,” ujar Raditya dalam keterangannya dikutip Kamis (21/5).
Meski demikian, IESR menilai target pembangunan PLTS 100 GW dalam tiga tahun merupakan tantangan yang sangat besar dari sisi teknis maupun linimasa implementasi.
“Namun, dari perspektif teknis dan linimasa, target pencapaian dalam tiga tahun merupakan tantangan yang sangat besar. Oleh karena itu, kami memberikan catatan penting pada aspek rasionalitas tahapan implementasi agar visi besar ini dapat dieksekusi secara berkelanjutan tanpa mengabaikan stabilitas sistem dan kesiapan industri serta ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten,” lanjutnya.
Menurut IESR, kejelasan institusi pemerintah yang akan memimpin implementasi program tersebut juga menjadi faktor penting. Kepastian mandat kelembagaan dinilai krusial untuk memastikan koordinasi lintas sektor, pembagian peran, hingga pengawasan pelaksanaan berjalan efektif.
BACA JUGA
- Pemerintah Targetkan Implementasi B50 Nasional Mulai Juli 2026
- BNPB: Hujan Ekstrem Picu Banjir di Tiga Provinsi, Ribuan Warga Terdampak
- Mengupas Buku “Transformasi Menuju Bisnis Hijau Perusahaan”, Dari ESG Hingga Risiko Iklim
Sementara itu, terkait konversi kendaraan BBM menjadi kendaraan listrik, IESR menilai langkah tersebut dapat menjadi salah satu jalur transisi energi di sektor transportasi karena memanfaatkan aset kendaraan yang sudah ada.
Namun, Raditya menyoroti masih tingginya biaya konversi kendaraan listrik di Indonesia. Menurutnya, biaya terbesar berasal dari baterai serta conversion kit yang meliputi motor listrik dan inverter.
“Pertama, total biaya konversi saat ini masih cenderung mahal, bahkan jika dibandingkan dengan pembelian kendaraan listrik baru. Komponen biaya terbesar terdapat pada baterai serta conversion kit, yang mencakup motor listrik dan inverter, dengan porsi lebih dari setengah total biaya konversi,” katanya.
Selain aspek biaya, IESR juga menilai ekosistem konversi kendaraan listrik di Indonesia belum terbentuk secara memadai. Jumlah bengkel konversi masih terbatas dan berbagai komponen utama disebut masih bergantung pada impor.
“Kedua, ekosistem konversi kendaraan listrik di Indonesia masih belum terbentuk secara memadai. Jumlah bengkel konversi masih terbatas, sementara berbagai komponen utama yang dibutuhkan masih harus diimpor,” ujar Raditya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena salah satu tujuan utama elektrifikasi kendaraan adalah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.
“Dengan demikian, kelayakan konversi kendaraan BBM ke listrik pada akhirnya sangat bergantung pada aspek keekonomian. Pertanyaan utamanya adalah apakah konversi tersebut dapat menjadi solusi yang benar-benar ekonomis, baik bagi konsumen maupun bagi upaya transisi energi nasional,” tutupnya.
