Ingatkan Para Pelaku Usaha, Menteri LH: Abaikan Lingkungan, Ongkos Bencananya Sangat Mahal
Jakarta, sustainlifetoday.com — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pentingnya menjadikan lingkungan hidup sebagai fondasi utama dalam setiap aktivitas usaha. Ia mengingatkan, mengabaikan aspek lingkungan akan berujung pada biaya kerusakan dan pemulihan yang sangat besar ketika bencana terjadi akibat aktivitas manusia.
Hal tersebut disampaikan Hanif dalam ESG Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Selasa (3/2). Dalam forum tersebut, Menteri LH sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) itu menyoroti bahwa sejumlah bencana, seperti banjir di Sumatera dan longsor di kawasan Cisarua, tidak lepas dari aktivitas manusia yang mengabaikan krisis iklim serta daya dukung lingkungan.
Menurut Hanif, perubahan iklim memperbesar risiko munculnya fenomena cuaca ekstrem, yang dampaknya akan semakin parah bila tidak diantisipasi melalui kebijakan dan praktik usaha yang berkelanjutan.
“Kita perlu kolaborasi untuk menyadarkan kita semua apapun usaha ekonomi yang kita lakukan tanpa mengedepankan lingkungan sebagai fondasi utama yang terjadi ongkos pemulihannya, ongkos kerusakannya cukup sangat mahal,” kata Hanif.
Ia merujuk pada perhitungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat, pada awal Desember 2025, kebutuhan anggaran pemulihan kerusakan akibat banjir di Sumatera diperkirakan mencapai Rp51,82 triliun. Angka tersebut belum termasuk kerugian di tiga provinsi terdampak lainnya di Sumatera.
Selain itu, kajian Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan total kerugian ekonomi akibat bencana tersebut mencapai sekitar Rp68,67 triliun.
BACA JUGA:
- Inflasi Januari 2026 Tembus 3,55 Persen, BPS Ungkap Penyebabnya
- Gubernur Koster Tanggapi Sentilan Prabowo Soal Tumpukan Sampah di Pantai Bali
- Prabowo Klaim Punya Bukti Kelompok Pengkritik Dirinya Dikendalikan Kekuatan Asing
Hanif menekankan bahwa angka-angka tersebut baru mencerminkan kerugian materiil. Dampak yang lebih besar, menurut dia, adalah kehilangan yang tidak ternilai, termasuk korban jiwa yang hingga Selasa (3/2) mencapai 1.204 orang berdasarkan data BNPB.
“Kita mengimbau kepada perusahaan, kepada seluruh masyarakat Indonesia sudah waktunya kita kembali meneguhkan diri kepada bangsa yang mampu menghadapi semua tantangan dalam pembangunan ini. Tidak hanya tantangan berupa fisik, namun tantangan yang juga menjadi global dan kita menjadi salah satu terdepan korbannya, yaitu perubahan iklim,” tuturnya.
Ia pun mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha, untuk menerjemahkan komitmen keberlanjutan ke dalam langkah nyata. Menurut Hanif, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim tidak boleh berhenti pada forum, diskusi, atau wacana semata, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan dan praktik di lapangan.
