Gagas Skema Pembiayaan Jangka Panjang, Indonesia Targetkan Konservasi 13 Taman Nasional Prioritas
Jakarta, Sustainlifetoday.com – Pemerintah Indonesia merancang skema inovatif pembiayaan jangka panjang untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan 13 taman nasional prioritas serta dua lanskap perlindungan spesies ikonik. Langkah strategis ini dibuka untuk menjaring potensi pendanaan lintas sektor, mulai dari swasta, lembaga filantropi, lembaga keuangan, hingga mitra internasional guna mengikis ketergantungan pengelolaan kawasan konservasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Inisiatif tersebut dipaparkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional di Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki. Pembentukan satgas ini disahkan Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 untuk menyusun arsitektur dan wadah investasi konservasi nasional (national conservation investment vehicle).
Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, menegaskan bahwa perlindungan ekosistem di 57 taman nasional Indonesia membutuhkan pendanaan yang stabil dan berjangka panjang.
“Indonesia tidak sekadar mencari tambahan dana untuk konservasi. Kita membutuhkan pembiayaan jangka panjang agar perlindungan alam dapat terus berjalan. Melalui Satgas ini, kami berupaya memperluas kolaborasi antara pemerintah, filantropi, dan sektor swasta untuk mendukung perlindungan taman nasional, spesies ikonik, dan lanskap prioritas. Keberhasilannya harus terlihat pada ekosistem yang terjaga dan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi,” kata Hashim.
BACA JUGA
- SustainLife Today Kembali Gelar ESG Initiative Awards 2026, Sambut Efektivitas Regulasi Baru OJK
- OJK Perketat Aturan Pelaporan 2027, Korporasi Dituntut Buktikan Dampak ESG Terukur
- Tuntutan Transparansi Menguat, Kepemimpinan Korporasi Kini Diuji Lewat Dampak ESG Terukur
Dalam ajang COP31, Satgas menghimpun masukan mitra global untuk melengkapi draf White Paper Pembiayaan Konservasi Indonesia. Dokumen ini memuat skema penghimpunan dana dari berbagai sumber sekaligus strategi peningkatan pendapatan internal taman nasional lewat ekowisata dan kemitraan berkelanjutan.
Sejumlah instrumen pendanaan yang tengah dikembangkan meliputi kredit keanekaragaman hayati (biodiversity credit), pendanaan permanen berbasis proyek (Project Finance for Permanence/PFP), obligasi konservasi satwa liar (Wildlife Conservation Bonds), hingga pembiayaan berbasis hasil (outcome-based finance) seperti skema Rhino Bond. Sebagai tahap awal, pemerintah menyiapkan transformasi Badan Layanan Umum (BLU) pada empat taman nasional prioritas, yakni Komodo, Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, dan Way Kambas.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyampaikan komitmen pemerintah dalam membangun arsitektur pembiayaan yang kredibel, sembari memastikan kedaulatan penuh negara atas kawasan konservasi tersebut.
“Taman nasional Indonesia tetap berada di bawah kewenangan negara, dengan konservasi sebagai tujuan utamanya. Pemerintah tetap bertanggung jawab atas prioritas konservasi, keputusan pengelolaan, dan pengawasan,” kata Rohmat.
BACA JUGA
- Bawa Visi “Brew a Better World 2030”, Multi Bintang Indonesia Unjuk Capaian Net Zero dan Sirkularitas
- KKP Tetapkan 846 Ribu Hektare Kawasan Konservasi Laut Baru di Maluku dan Papua Barat Daya
- Tegaskan HGU Tak Mutlak, Pemerintah Ancam Cabut Izin Korporasi Pelanggar Karhutla
Pendekatan terstruktur yang diambil Indonesia memperoleh apresiasi positif dari kalangan organisasi nirlaba dan mitra internasional. CEO WWF Indonesia sekaligus anggota Satgas, Aditya Bayunanda, menguraikan bahwa skema ini menandai pergeseran dari pendanaan berbasis hibah konvensional menuju investasi yang mendukung ekonomi positif-alam (nature-positive economy).
“Kami melihat adanya sinyal positif yang sangat kuat dari pendekatan terstruktur yang diambil Indonesia,” ujar Aditya.
Penyusunan peta jalan pembiayaan ini sebelumnya telah melalui konsultasi publik nasional pada 2 November 2026 bersama elemen masyarakat sipil, akademisi, dan dunia usaha, serta didukung hasil penjajakan diplomasi iklim di London Climate Action Week. Forum COP31 turut melibatkan dukungan teknis dan pendanaan awal dari Pemerintah Inggris, Bezos Earth Fund, Enduring Earth, Bank Dunia, serta Bank Pembangunan Asia (ADB) guna memastikan efektivitas pengelolaan konservasi di lapangan.
