Indonesia Tegaskan Komitmen Net-Zero dan Ketahanan Iklim Inklusif di COP31
Jakarta, Sustainlifetoday.com – Peta jalan transisi menuju emisi nol bersih (net-zero emission) harus ditempatkan selaras dengan penguatan ketahanan iklim dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Indonesia menegaskan bahwa transformasi menuju ekonomi rendah karbon tidak boleh berfokus sebatas pada penurunan angka emisi karbon semata, melainkan wajib menciptakan lapangan kerja baru, memperluas akses energi bersih, dan menjamin prinsip tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal (leave no one behind).
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Mohammad Jumhur Hidayat, menyampaikan bahwa integrasi analisis risiko dan kerentanan iklim perlu menjadi pilar utama dalam seluruh tahap perencanaan nasional, penganggaran, tata ruang, hingga sektor strategis seperti pertanian, kesehatan, dan infrastruktur.
“Prinsip mendasar yang harus kita pegang adalah ketahanan iklim dibangun bersama masyarakat, bukan sekadar disampaikan kepada masyarakat,” kata Jumhur dalam dialog tingkat menteri (Ministerial Dialogue) bertajuk “Strengthening Climate Resilience and Shared Prosperity through Collaborative Action and Strategic Net-Zero Pathway” di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), Antalya, Turki, Senin (9/11/2026).
BACA JUGA
- SustainLife Today Kembali Gelar ESG Initiative Awards 2026, Sambut Efektivitas Regulasi Baru OJK
- OJK Perketat Aturan Pelaporan 2027, Korporasi Dituntut Buktikan Dampak ESG Terukur
- Tuntutan Transparansi Menguat, Kepemimpinan Korporasi Kini Diuji Lewat Dampak ESG Terukur
Jumhur menjelaskan bahwa agenda adaptasi iklim tidak dapat berjalan secara terpisah dari strategi pembangunan nasional. Melalui program berbasis komunitas seperti Program Kampung Iklim (ProKlim), kebijakan iklim diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat lokal. Pendekatan ini membutuhkan keterlibatan lintas sektor (whole-of-government dan whole-of-society) yang menyatukan peran pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil.
Selain itu, prinsip keadilan dan inklusivitas menjadi bagian fundamental dari transisi rendah karbon Indonesia. Kelompok rentan seperti perempuan, generasi muda, masyarakat adat, serta komunitas pesisir harus memiliki ruang partisipasi dan akses manfaat yang setara dalam setiap skema kebijakan iklim.
“Net-zero tidak boleh berarti nol peluang ekonomi. Ini harus menjadi transformasi menuju ekonomi yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Jumhur.
Pemerintah juga mengoptimalkan implementasi solusi berbasis alam (nature-based solutions), termasuk perlindungan hutan alam, pemulihan ekosistem gambut dan mangrove, serta pengelolaan lahan berkelanjutan sebagai strategi ganda penyerapan emisi dan penopang ekonomi warga.
BACA JUGA
- Bawa Visi “Brew a Better World 2030”, Multi Bintang Indonesia Unjuk Capaian Net Zero dan Sirkularitas
- Resmi Dibuka, COP31 Desak Negara Ubah Janji Iklim Jadi Aksi Nyata
- Patra Logistik Resmi Perluas Operasional Distribusi Energi di Jatimbalinus, Kalimantan, dan Sulawesi
Pada aspek pendanaan dan pasar karbon, Indonesia mendorong perdagangan karbon internasional di bawah kerangka Pasal 6 Persetujuan Paris yang berintegritas tinggi, transparan, serta mencegah penghitungan ganda (double counting). Indonesia juga menyerukan agar negara-negara berkembang mendapatkan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan konsesional, pendanaan campuran (blended finance), serta transfer teknologi bersih.
Kemitraan internasional diarahkan pada penyediaan instrumen berbasis hasil nyata di lapangan, seperti pembangunan infrastruktur tangguh iklim dan pertanian berkelanjutan, dengan tetap mematuhi prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC).
Menutup pemaparannya, Jumhur menegaskan bahwa net-zero emission dan ketahanan iklim merupakan dua elemen yang saling menguatkan bagi keberlanjutan bumi dan kesejahteraan sosial.
“Ukuran utama ambisi iklim kita bukan hanya seberapa banyak emisi karbon yang berhasil dikurangi, tetapi juga berapa banyak kehidupan yang dapat kita lindungi dan sebesar apa kesejahteraan bersama yang dapat kita ciptakan,” kata Jumhur.
