Tegaskan HGU Tak Mutlak, Pemerintah Ancam Cabut Izin Korporasi Pelanggar Karhutla
Jakarta, sustainlifetoday.com – Pemerintah menegaskan komitmen penegakan hukum yang tak pandang bulu terhadap korporasi pemegang izin pengelolaan lahan yang abai dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tegas ini mencakup penerapan sanksi administratif hingga pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) bagi entitas usaha yang terbukti melanggar aturan kelestarian lingkungan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurrahman, menggarisbawahi bahwa setiap pemegang konsesi yang memetik manfaat ekonomi dari sumber daya alam Indonesia mengemban kewajiban mutlak untuk menjaga serta memulihkan ekosistem di wilayah kerjanya.
“Pemerintah menegaskan bahwa setiap lahan memiliki pihak yang bertanggung jawab. Perusahaan yang memperoleh hak pengelolaan dan manfaat ekonomi dari sumber daya alam wajib menjaga wilayah konsesinya, mencegah kebakaran serta bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Dudung dalam konferensi pers di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dudung mengingatkan seluruh entitas bisnis bahwa izin pemanfaatan hutan maupun hak guna usaha dari negara merupakan mandat yang disertai pemenuhan syarat kelestarian lingkungan secara ketat, bukan kewenangan absolut tanpa batas.
“Sekali lagi saya menegaskan bahwa HGU dan PBPH bukanlah hak yang bersifat mutlak. Hak dan perizinan tersebut diberikan negara dengan kewajiban yang harus dipenuhi,” ujarnya.
Pemerintah dipastikan tidak ragu mengambil tindakan hukum terberat jika korporasi terbukti membiarkan atau memicu terjadinya bencana karhutla di dalam area konsesi mereka.
“Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin,” tegasnya.
BACA JUGA
- SustainLife Today Kembali Gelar ESG Initiative Awards 2026, Sambut Efektivitas Regulasi Baru OJK
- OJK Perketat Aturan Pelaporan 2027, Korporasi Dituntut Buktikan Dampak ESG Terukur
- Tuntutan Transparansi Menguat, Kepemimpinan Korporasi Kini Diuji Lewat Dampak ESG Terukur
Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam membeberkan hasil sinkronisasi data penegakan hukum lintas kementerian dan aparat penegak hukum (APH), yakni Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Langkah koordinatif ini menginventarisasi ratusan berkas perkara pidana karhutla dari sektor perorangan hingga korporasi.
“Berdasarkan perkembangan penegakan hukum hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi,” ungkapnya.
Di sisi kementerian teknis, Kementerian Lingkungan Hidup merilis data bahwa puluhan ribu hektare lahan terbakar berada di dalam area kerja badan usaha. Sementara Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan hingga pencabutan izin konsesi.
“Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas area terbakar dalam wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektare. Sementara itu Kementerian Kehutanan telah mengenakan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum meliputi 5 pencabutan, 19 pembekuan, serta 8 teguran tertulis atau paksaan pemulihan,” jelasnya.
Dudung menambahkan, proses hukum terus berjalan beriringan dengan inspeksi lapangan gabungan.
“Selain itu terdapat 120 subjek hukum dalam proses penanganan tindak pidana. Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas,” katanya.
BACA JUGA
- Lolos Revalidasi UNESCO, 5 Geopark Indonesia Pertahankan Status Kartu Hijau UGGp
- Dukung Swasembada Energi, Pemerintah Evaluasi Lahan Terdegradasi untuk Perkebunan Tebu
- Patra Logistik Resmi Perluas Operasional Distribusi Energi di Jatimbalinus, Kalimantan, dan Sulawesi
Menutup penjelasannya, Dudung menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat keterpaduan data dan mempercepat proses legalitas sanksi demi memastikan pemulihan lingkungan berjalan efektif.
“Untuk itu saya meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait memperkuat sinkronisasi data, mempercepat proses hukum, memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan, serta mengawasi pelaksanaan sanksi dan pemulihan lingkungan,” ujarnya.
Ia memberikan instruksi mengikat bahwa seluruh entitas bisnis harus diperlakukan setara di mata hukum tanpa ada kekebalan maupun keistimewaan.
“Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap korporasi, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” tegas Dudung.
“Penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas, objektif, konsisten, dan memberikan efek jera sehingga Karhutla tidak terus berulang setiap tahun,” pungkasnya.
