Eks Kepala BMKG Soroti Bencana Sumatra: “Kalau Murni Alam, Tidak Akan Sedahsyat Ini”
JAKARTA, sustainlifetoday.com – Mantan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menilai banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra pada akhir November 2025 kemungkinan tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor alam. Ia menyebut, apabila bencana itu murni fenomena alamiah, dampaknya seharusnya tidak terjadi seluas dan sedahsyat sekarang.
“Memang alamiahnya rentan dapat menimbulkan bencana, tapi bencananya tidak akan sedahsyat saat ini,” kata Dwikorita dalam acara Pojok Bulaksumur di UGM, Sleman, DIY, dikutip pada Jumat (5/12).
Menurutnya, kawasan di sepanjang Pegunungan Bukit Barisan, yang membentang dari Aceh hingga Lampung, memang memiliki kerentanan geomorfologi. Karakter sungai di wilayah perbukitan patahan tersebut memperbesar risiko terbentuknya bendungan alami saat terjadi longsor.
“Dan ciri sungai-sungai di pegunungan Perbukitan Barisan, yang merupakan pegunungan patahan, sungainya itu sempit-sempit, menyiku sempit gitu. Sehingga itu terbendung oleh tumpukan longsor tadi bersama kayu-kayu,” paparnya.
Bencana Terjadi Lebih Cepat
Dwikorita kemudian menyinggung pengalamannya meneliti banjir bandang di Taman Nasional Gunung Leuser, DAS Bahorok, pada 2003. Dari wawancara dengan warga kala itu, fenomena serupa pernah terjadi 50 tahun sebelumnya menunjukkan adanya pola berulang jangka panjang.
Baca Juga:
- Pemerintah Kerahkan Analisis Satelit untuk Lacak Kayu Gelondongan di Titik Banjir Sumatra
- Bantah Tambang Jadi Penyebab Bencana di Sumatra, Gus Ulil: Zero Mining Itu Goblok
- Pemprov DKI Bersiap Hadapi Cuaca Ekstrem dan Potensi Rob di Bulan Desember
Ia menegaskan bahwa jika bencana akhir November 2025 benar-benar murni fenomena alamiah, siklus itu seharusnya belum terjadi.
“Sehingga, kesimpulannya kalau itu memang benar-benar alam, mestinya sekarang belum terjadi. Masih kira-kira kalau itu tahun 2003, 50 tahun lagi ya 2053 gitu. Sekarang masih 2025, masih separuh (siklus),” kata Guru Besar bidang Geologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana yang juga mantan rektor UGM tersebut.
Ada Faktor Non-Alamiah
Dwikorita menyebut, perbedaan paling mencolok antara kejadian 2003 dan 2025 adalah jumlah titik Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdampak. Jika tahun 2003 hanya satu DAS, kini bencana terjadi di banyak lokasi sekaligus.
Hal ini menurutnya menunjukkan adanya campur tangan manusia yang memperburuk kondisi lahan, meski ia tidak merinci bentuknya.
“Nah, itu berarti kan ada aspek non-alamiah yang sifatnya memperparah, dan kejadiannya saat itu tidak sedahsyat saat ini. DAS yang terkena itu kan banyak, saat itu (2003) hanya satu DAS saja. Jadi aspek non-alamiah itu memperparah kejadian bencana dari sisi lebih sering terjadi, periode ulangnya lebih pendek, intensitasnya lebih dahsyat, dan sebarannya lebih meluas. Itu peran non-alamiah,” katanya.
Temuan penelitian 2003 juga menunjukkan bahwa beberapa daerah pemukiman yang kini terdampak banjir bandang berada di atas endapan banjir bandang purba.
“Kalau kita lihat kejadian saat ini, kita lihat dari videonya, itu sebetulnya bantaran banjir bandang. Tempat-tempat hunian saat ini, itu merupakan akumulasi tumpukan endapan banjir bandang purba yang sudah berkali-kali. Sehingga memang lahan itu merupakan lahan banjir bandang, sehingga kalau itu terjadi memang jalannya,” ujarnya.
Karena itu, Dwikorita menekankan perlunya pemetaan ulang kawasan rawan banjir bandang purba sekaligus penataan tata ruang yang lebih ketat, terutama pada area yang berdiri di atas kipas aluvial—endapan sedimen berbentuk kipas yang terbentuk saat aliran deras keluar dari pegunungan menuju dataran rendah.
Perlu Pemulihan Ekologi
Dwikorita mengingatkan bahwa sedimentasi baru yang terbentuk saat bencana bisa memicu perubahan arah aliran banjir bandang di masa depan.
“Dengan kejadian yang sekarang kan ada sedimentasi baru. Ada sedimen lama yang sudah ditinggali, tapi biasanya, kalau ini ada hambatan, dihuni, sedimen ini akan mencari jalan, makanya melebar. Dulu lewat sini, tapi sekarang sudah tertimbun, lebih tinggi, dia cari jalan yang lebih rendah,” jelasnya.
Ia menyarankan kawasan rawan tersebut diarahkan menjadi area pemulihan ekologi demi mengurangi risiko bencana berulang.
Baca Juga:
