BPDP Siap Dukung Subsidi Solar Rp15 Ribu untuk Kapal Nelayan
Jakarta, sustainlifetoday.com – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyatakan kesiapan untuk mendukung pembiayaan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) solar bagi kapal nelayan dan pelaku usaha perikanan. Skema tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan beban biaya operasional sektor perikanan.
Pemerintah sebelumnya menetapkan harga khusus solar sebesar Rp15.000 per liter untuk kapal nelayan berukuran 30 hingga 120 Gross Tonnage (GT).
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah, mengatakan pembiayaan subsidi tersebut masih dalam tahap pembahasan. Meski demikian, BPDP menyatakan siap mendukung implementasi program tersebut.
“Ya, BPDP siap support lah,” ujar Alfansyah kepada wartawan usai Media Briefing di Gedung BPDP, Jakarta Pusat, Rabu (15/7).
Alfansyah menegaskan dukungan terhadap subsidi solar tidak akan mengganggu berbagai program utama BPDP yang telah berjalan, termasuk insentif biodiesel B50 maupun Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Pada 2026, BPDP menyiapkan anggaran sekitar Rp32,3 triliun untuk mendukung program transisi biodiesel dari B40 menuju B50.
“PSR, sarpras (sarana dan prasarana), riset, SDM (sumber daya manusia), tidak boleh tidak ada dananya, ya. Itu pasti harus ada dananya,” terangnya.
Kebijakan harga khusus solar tersebut diambil pemerintah sebagai respons atas tingginya harga solar nonsubsidi yang dikeluhkan pelaku usaha perikanan. Sebelumnya, harga solar nonsubsidi dilaporkan sempat mencapai lebih dari Rp20.000 per liter.
BACA JUGA
- IIF Himpun Dana Rp655,5 Miliar untuk Perluas Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan
- Kenaikan Muka Air Laut Ancam Kelompok Rentan, Bappenas Soroti Akses Bansos
- AHY: Kenaikan Muka Air Laut dan Penurunan Tanah Ancam Wilayah Pesisir Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah bersama Presiden Prabowo Subianto telah menyepakati harga khusus bagi nelayan.
“Harga BBM yang nonsubsidi sempat melonjak ke Rp21.300 (per liter) dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberi harga kekhusuan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah Rp15 ribu per liter,” ujar Airlangga usai Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, sebagaimana disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (13/7).
Sementara itu, nelayan dengan kapal berukuran di bawah 30 GT tetap memperoleh solar bersubsidi dengan harga Rp6.800 per liter.
Airlangga menjelaskan harga rata-rata produksi solar dalam negeri diperkirakan berada di kisaran Rp18.600 per liter.
“Harga daripada BBM yang nonsubsidi ini berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri itu bisa dipatok di angka Rp18.600 (per liter),” ujarnya.
Ia menambahkan, regulasi mengenai skema subsidi tersebut akan diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Menurut Airlangga, selisih harga sekitar Rp3.600 per liter akan ditanggung melalui pendanaan BPDP, bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sekarang BPDP memiliki cukup dana untuk membiayai hal tersebut, bukan oleh APBN, karena harga minyak solar dan biodiesel sudah dekat sehingga ada dana yang bisa digunakan,” ujarnya.
