Walhi Peringatkan Ancaman Karhutla Akibat Kerusakan Gambut dan Kuatnya El Nino
Jakarta, sustainlifetoday.com – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) memproyeksikan dampak musim kemarau tahun ini berisiko memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang jauh lebih parah dibandingkan tragedi 2015. Kerusakan ekosistem lahan gambut, khususnya di wilayah Kalimantan, menjadi faktor utama peningkat risiko di tengah ancaman fenomena iklim El Nino kuat.
“Kebakaran tahun ini bisa jadi jauh lebih besar ketimbang kebakaran pada 2015 dan 2019,” kata Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye Walhi Nasional, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/7).
Peringatan ini sejalan dengan lonjakan titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan yang menembus 778 titik pada bulan ini. Jumlah tersebut kembali melonjak setelah sebelumnya sempat melandai pada periode April hingga Juni, menyusul temuan 263 titik panas pada Maret lalu.
Kondisi cuaca ekstrem ini turut dikonfirmasi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki kemarau. Parameter iklim menunjukkan Indeks Nino 3.4—yang mengukur anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah—telah menyentuh angka +2,26, dengan nilai Southern Oscillation Index (SOI) mencapai -28,2.
“Indikator tersebut mengindikasikan kejadian El Nino dengan intensitas kuat dan berpotensi semakin menguat pada tahun ini,” demikian dikutip dari laman resmi BMKG.
BACA JUGA
- Pakar BRIN Peringatkan Ancaman Super El Nino dan Potensi Kekeringan Meluas di Indonesia
- KLH Jadikan Kearifan Lokal Fondasi Utama Penyelesaian Krisis Ekologi di Daerah
- Indonesia Gandeng Jepang Kembangkan World Mangrove Center untuk Mitigasi Perubahan Iklim
Meski demikian, Walhi menegaskan bahwa krisis karhutla di Kalimantan tidak murni disebabkan oleh fenomena iklim. Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, menilai buruknya tata kelola lahan di Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) berstatus kritis menjadi pemicu utama. Dari sekitar 17 ribu titik panas di Kalimantan Barat tahun ini, 7 ribu di antaranya teridentifikasi berada persis di area gambut.
“Banyak sekali izin yang diberikan dalam kawasan hidrologis gambut. Perusahaan di dalam kawasan ini kemudian membuka lahan, membakar gambut itu, dan lebih parahnya lagi, mereka membuka kanal-kanal di kawasan hidrologi gambut,” ujar Indra.
Pembuatan kanal tersebut secara drastis menguras cadangan air, sehingga ekosistem gambut yang seharusnya selalu basah beralih menjadi sangat kering dan rentan terbakar. Beban ekologis ini diperparah oleh masifnya perizinan industri ekstraktif. Dari 2,39 juta hektare area KHG di Kalimantan Barat, lahan tersebut telah dibebani oleh 135 izin perkebunan sawit, 35 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan 123 Izin Usaha Pertambangan.
Dampak buruk dari rentetan kerusakan ekologis dan kemarau ini kini telah dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
“Dampaknya sangat terasa, kepulan asap dan jerebu sudah mulai ada di Kalimantan Barat,” ujar Indra.
Bahkan, memburuknya kualitas udara akibat paparan polusi dan asap kebakaran lahan tersebut dilaporkan telah merenggut nyawa satu orang warga yang mengalami komplikasi pada penyakit bawaannya.
