Pendanaan Iklim Berbasis Hasil Dinilai Efektif Capai Target FOLU Net Sink 2030
Jakarta, Sustainlifetoday.com – Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi model global dalam penerapan skema pendanaan iklim berbasis hasil atau result-based payment (RBP), khususnya dalam mendukung pembangunan hijau yang berkeadilan dan pencapaian target FOLU Net Sink 2030.
Pakar klimatologi IPB University, Rizaldi Boer, menyampaikan bahwa pengelolaan dana RBP melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menunjukkan efektivitas dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU).
“Dengan upaya optimalisasi RBP, saya yakin FOLU Net Sink 2030 bukan hanya dapat tercapai, tapi juga menjadi referensi global dalam pembangunan hijau berbasis hasil,” ujar Rizaldi dalam diskusi daring yang digelar Kementerian Kehutanan, Rabu (11/6).
Hingga saat ini, Indonesia telah menghimpun komitmen pendanaan RBP sebesar US$499,8 juta (sekitar Rp8,1 triliun) dari berbagai mitra internasional. Di antaranya berasal dari Green Climate Fund (20,25 juta ton CO₂e untuk periode 2014–2016), BioCarbon Fund (14 juta ton CO₂e di Jambi, 2020–2025), FCPF Carbon Fund (22 juta ton CO₂e di Kalimantan Timur, 2019–2024), serta Result-Based Contribution (RBC) bersama Norwegia (20,2 juta ton CO₂e, 2016–2019).
Baca Juga:
- Kemenkeu: Indonesia Butuh Rp14.000 Triliun untuk Danai Aksi Iklim dan SDGs
- Perintah Prabowo, Pemerintah Cabut Izin Empat Perusahaan Tambang di Raja Ampat
- Kemenko Perekonomian: Sektor Tambang Krusial Dukung Transisi Energi Hijau
Menurut Rizaldi, pembiayaan ini sangat penting untuk mendukung kegiatan restorasi ekosistem, peningkatan cadangan karbon, penguatan tata kelola kehutanan, serta pengembangan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV). Dana juga diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif.
“Skema ini bisa menjadi katalis kebijakan. Setiap insentif harus dikaitkan langsung dengan aksi nyata pengurangan emisi,” tegas Rizaldi, yang juga menjabat Kepala Lembaga Riset Internasional Lingkungan dan Perubahan Iklim IPB.
Pemerintah Indonesia menargetkan sektor FOLU mencapai kondisi net sink pada 2030, artinya penyerapan emisi dari sektor ini melebihi jumlah emisi yang dilepaskan. Skema RBP dipandang sebagai instrumen strategis untuk menjembatani kebutuhan pembiayaan dan pelaksanaan aksi iklim yang terukur dan berkelanjutan.
