Optimisme Energi Bersih, MPR Nilai Kebijakan Prabowo Pro-Lingkungan
Jakarta, sustainlifetoday.com — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menilai pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran telah menunjukkan arah yang jelas dalam membangun kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan. Ia menyoroti adanya keseimbangan antara kebijakan sosial, ekonomi, dan iklim yang menjadi fondasi menuju pembangunan hijau.
“Bagi saya setahun pemerintahan Presiden Prabowo ini memberikan optimisme dengan berbagai kebijakan yang berpihak kepada rakyat, langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin dan yang paling penting adalah konsisten bahwa no one is left behind tidak ada yang ditinggalkan dalam kebijakan ekonominya,” kata Eddy dalam keterangannya, Senin (20/10).
Menurut Eddy, prinsip no one is left behind juga tercermin dalam strategi pemerintah menghadapi ancaman krisis iklim dan mempercepat target Net Zero Emission (NZE) sebelum 2060.
Ia menilai langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa isu lingkungan kini menjadi arus utama kebijakan nasional.
“Di tengah dinamika politik global yang dipenuhi dengan narasi perubahan iklim adalah hoax oleh Donald Trump, Presiden Prabowo tampil memberikan perspektif lain tentang dampak krisis iklim yang justru merugikan masyarakat miskin dan berdampak pada menurunnya produktivitas ekonomi,” ujarnya.
“Ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo bahwa bahkan dalam menghadapi ancaman krisis iklim maka prioritas perlindungan seharusnya diberikan kepada yang lemah dan paling rentan terancam yakni masyarakat miskin,” sambungnya.
Baca Juga:
- Kementerian ESDM: Hanya 10% Perusahaan Tambang di Indonesia Paham ESG
- Pertamina: Penerapan B40 Jadi Rekor Dunia dalam Transisi Energi Bersih
- Proyek Waste to Energy Danantara Disebut Jadi yang Terbesar di Dunia
Lebih jauh, Eddy menyoroti langkah konkret yang diambil pemerintah dalam mendorong transisi energi bersih melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang berfokus pada energi terbarukan.
“Di sidang umum PBB Presiden Prabowo sampaikan mulai tahun depan, sebagian besar tambahan kapasitas pembangkit listrik akan berasal dari energi terbarukan. Hal ini dibuktikan dengan dalam RUPTL dengan membangun 69,5 GW kapasitas listrik baru di mana 76% berasal dari sumber energi baru dan terbarukan (EBET),” kata Eddy.
Ia menambahkan, realisasi pembangunan EBET sebesar 28 GW hingga 2029 dan 41,6 GW pada periode 2030–2034 membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari perencanaan, teknologi, hingga pembiayaan yang berkelanjutan.
“Kami berharap komitmen Presiden Prabowo yang tegas untuk menghadapi ancaman krisis iklim dan mempercepat transisi energi diikuti dengan langkah dan kebijakan yang signifikan dari pembantu presiden di bidang yang berkaitan,” tuturnya.
Eddy juga menyoroti dampak ekonomi positif dari kebijakan transisi energi, mulai dari efisiensi impor energi hingga penciptaan lapangan kerja hijau.
“RUPTL ini memproyeksikan adanya 760 ribu lapangan kerja baru dengan berbasis energi bersih dan terbarukan. Selain itu dengan energi terbarukan diharapkan bisa mengurangi secara signifikan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi,” jelasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa kebijakan energi bersih akan menjadi pendorong utama kesejahteraan masyarakat dan kemandirian nasional.
“Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Presiden bahwa upaya menghadapi ancaman krisis iklim dan mempercepat transisi energi bertujuan untuk mengangkat seluruh warga negara keluar dari kemiskinan dan menjadikan Indonesia pusat solusi ketahanan pangan, energi, dan air,” pungkasnya.
