Kemenperin Dorong Industri Bambu Terintegrasi Hulu-Hilir untuk Perkuat Ekonomi Hijau

Jakarta, sustainlifetoday.com — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat pengembangan ekosistem industri bambu nasional secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Strategi ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan nilai tambah ekonomi, sekaligus menjawab tantangan keberlanjutan lingkungan di tengah tekanan terhadap sumber daya alam konvensional seperti kayu.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai bambu memiliki posisi strategis sebagai material ramah lingkungan yang dapat mendorong pertumbuhan industri hijau nasional. Indonesia, dengan keanekaragaman hayati bambu yang besar, dinilai memiliki peluang kuat untuk masuk lebih dalam ke rantai nilai global industri berkelanjutan.

”Sebagai salah satu negara dengan kekayaan bambu terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 125 jenis bambu yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Potensi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dunia sebagai negara dengan sumber bahan baku bambu terbesar secara global,” kata Agus dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/1).

Meski memiliki potensi besar, Agus mengakui pemanfaatan bambu di dalam negeri masih didominasi pendekatan konvensional sehingga nilai tambah ekonomi yang dihasilkan relatif rendah. Oleh karena itu, Kemenperin mendorong penguatan industri hilir bambu, termasuk untuk sektor konstruksi, furnitur, hingga pengembangan produk bernilai tambah lainnya seperti pangan fungsional.

“Bambu memiliki potensi besar sebagai alternatif bahan baku substitusi kayu karena bersifat mekanis yang kuat, lentur, dan mudah dibentuk. Bahkan, bambu sangat direkomendasikan untuk wilayah rawan gempa karena lebih tahan terhadap guncangan dibanding material konvensional,” ungkapnya.

Baca Juga:

• Menko PMK Tekankan Pemulihan Pascabencana Berbasis Keberlanjutan di Aceh dan Sumatra
• Ditemukan Kebun Sawit Seluas 6,5 Hektare di Cirebon, Pemerintah: Kami Kaget
• Anggota DPR RI Sebut Laut Penghasil Oksigen Terbesar Dunia, Ini Kenyataanya!

Pengembangan industri bambu juga telah menjadi agenda nasional lintas kementerian sejak diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Bambu Terintegrasi Hulu-Hilir pada 2022. Sebagai tindak lanjut, Kemenperin kini menyusun peta jalan Pengembangan Ekosistem Industri Bambu Hulu-Hilir Terintegrasi guna memastikan kesinambungan antara bahan baku, teknologi, sumber daya manusia (SDM), dan pasar.

Peta jalan tersebut mencakup penguatan sistem agroforestry bambu, penerapan teknologi pascapanen, pembentukan sentra industri bambu, pendirian Akademi Komunitas Bambu, hingga pembangunan pusat logistik bambu untuk menjamin pasokan bahan baku yang berkelanjutan dan terstandar.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menilai industri bambu nasional memiliki prospek besar di berbagai sektor, mulai dari kerajinan, furnitur, konstruksi, hingga bioindustri. Arah ini sejalan dengan tren global yang semakin mengutamakan penggunaan material ramah lingkungan.

“Saat ini, permintaan ekspor lantai kontainer berbahan bambu mencapai 1.500 meter kubik per bulan, sementara kapasitas produksi nasional baru sekitar 30 meter kubik per bulan. Kesenjangan ini menunjukkan peluang ekspansi industri bambu yang sangat besar,” tegas Putu.

Di pasar domestik, permintaan produk bambu juga terus meningkat, khususnya untuk pembangunan kawasan pariwisata berkonsep berkelanjutan seperti Bali, Mandalika, Lombok, dan Labuan Bajo. Bahkan, konstruksi berbasis bambu disebut memiliki nilai ekonomi tinggi dengan harga bangunan yang dapat mencapai Rp12 juta per meter persegi.

”Menariknya, investasi konstruksi bambu dinilai lebih efisien. Break Even Point (BEP) bangunan bambu hanya sekitar 3 tahun, jauh lebih cepat dibanding konstruksi beton yang membutuhkan 6–7 tahun,” ungkapnya.

Untuk menjawab tantangan keterbatasan SDM dan kualitas bahan baku, Kemenperin menginisiasi Akademi Komunitas Bambu (AKB) sebagai program pelatihan berbasis kompetensi. Program ini difokuskan pada penguatan kemampuan pengolahan bambu dari hulu hingga pascapanen agar selaras dengan kebutuhan industri.

Program AKB telah dijalankan pada 2025 di Bali dengan komposisi pembelajaran 70 persen praktik dan 30 persen teori. Program ini diarahkan untuk menghasilkan SDM bambu bersertifikat kompetensi, yang ke depan silabusnya akan menjadi dasar penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bambu.

Kemenperin juga menilai ekosistem bambu di Bangli berpotensi dikembangkan sebagai pusat logistik bambu nasional. Kawasan ini dinilai telah memiliki dukungan bahan baku, mesin pengolahan, serta sentra IKM dan industri bambu. Pengembangan serupa juga dipetakan di Yogyakarta yang telah membangun ekosistem kolaboratif antara riset, komunitas, dan industri.

Melalui penguatan SDM, standardisasi, dan integrasi ekosistem industri, Kemenperin optimistis industri bambu nasional dapat tumbuh sebagai pilar baru ekonomi hijau yang berdaya saing global, sekaligus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan ketahanan industri nasional.