Kalteng dan Papua Selatan Jadi Episentrum Karhutla, Area Proyek Pangan Nasional Disorot

Jakarta, sustainlifetoday.com – Konsorsium lembaga pegiat lingkungan mengungkapkan akumulasi titik panas (hotspot) yang masif di kawasan serta eks-lahan proyek ketahanan pangan dan energi nasional di Kalimantan Tengah dan Papua Selatan. Proyek yang sebelumnya dikenal sebagai food estate pada era Presiden Joko Widodo dan kini disebut lumbung pangan di era Presiden Prabowo Subianto tersebut terindikasi menjadi salah satu penyumbang kebakaran lahan signifikan.

Berdasarkan hasil analisis Pantau Gambut sepanjang 1–14 September 2026, terdeteksi sebanyak 139 ribu titik panas secara nasional. Dari total tersebut, Kalimantan Tengah menyumbang porsi terbesar yakni sekitar 77 ribu titik (55 persen), di mana 41 persen di antaranya tersebar di area eks-proyek food estate. Kondisi serupa juga teridentifikasi di Papua Selatan dengan 4.800 titik panas, di mana mayoritas mutlak terkonsentrasi di area proyek strategis tersebut.

“Sebanyak 90,9 persen titik panas pada periode 1-14 September ditemukan pada area yang dibebaskan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 591 Tahun 2025 untuk proyek swasembada pangan, energi, dan air nasional sebagaimana ditetapkan,” demikian tertulis dalam lembar fakta yang dirilis Pantau Gambut, Senin (21/9/2026).

Tingginya intensitas titik panas ini menempatkan Papua Selatan sebagai salah satu episentrum kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nasional tahun ini bersama Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, dan Riau.

Temuan senada dipaparkan Greenpeace Indonesia yang mencatat maraknya titik asap harian di sepanjang koridor jalan dari Wanam hingga Muting, Merauke, infrastruktur penunjang proyek pangan dan energi setempat. Pada 13 September 2026, Greenpeace mengidentifikasi sebanyak 162 titik asap di sepanjang koridor tersebut.

“Titik sumber asap berada di samping jalan, di area yang ditetapkan sebagai wilayah lahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) milik Kementerian Pertahanan,” tulis Greenpeace dalam unggahan resminya, Minggu (21/9/2026).

BACA JUGA

• Presiden Prabowo Sebut Pelaku Karhutla Sebagai Terorisme Ekologi
• Dukung Dekarbonisasi Pariwisata, Paiton Energy Hibahkan Angling Listrik ke TMII
• Sempat Dirawat Intensif, Gajah Sumatera ‘Diego’ Tutup Usia di PLG Minas Riau

Greenpeace melaporkan bahwa pembukaan koridor jalan yang melintasi lahan gambut rentan dan rawa musiman tersebut telah memicu deforestasi seluas 7.600 hektare serta menggusur ruang hidup masyarakat adat Malind tanpa proses sosialisasi yang memadai.

“Ketika hutan dibabat, masyarakat harus berjalan lebih jauh untuk mencari makanan di hutan,” tulis laporan tersebut.

Meskipun gugatan masyarakat adat Malind terkait pembangunan jalan ini ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura pada Maret 2026, dampak lingkungan dan sosial di lapangan dinilai terus memburuk seiring meningkatnya ancaman polusi asap.

“Kini yang tersisa bagi warga Papua bukan kesejahteraan yang dijanjikan dari pembangunan, tapi hutan yang dibabat, tanah yang dirampas, dan asap yang membuat sesak,” tegas Greenpeace.