Indonesia-Norwegia Salurkan Dana Karbon FOLU Net Sink Rp20 Miliar

Jakarta, sustainlifetoday.com – Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Kerajaan Norwegia kembali meluncurkan penyaluran Layanan Dana Masyarakat Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Periode Kelima dengan total alokasi senilai Rp20 miliar. Alokasi ini ditargetkan menyasar 300 kelompok masyarakat yang bergerak langsung dalam kerja pelestarian hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengembangan usaha berbasis lingkungan.

Wakil Menteri Kehutanan, Rahmat Marzuki, memaparkan bahwa alokasi ini merupakan skema insentif pendanaan untuk merealisasikan target FOLU Net Sink 2030 melalui kerja sama bilateral Indonesia-Norwegia berbasis skema kontribusi berbasis hasil (Result-Based Contribution/RBC). Kerangka FOLU Net Sink 2030 sendiri menjadi strategi prioritas nasional agar sektor kehutanan dan penggunaan lahan mampu menyerap lebih banyak emisi gas rumah kaca (GRK) dibandingkan volume yang dilepaskan.

Penyaluran dana dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Kehutanan. Pada periode kelima ini, alokasi pendanaan terbagi dalam tiga klaster tema utama: FOLU Biodiversity (konservasi keanekaragaman hayati), FOLU Goes to School (edukasi dan keterlibatan generasi muda), serta FOLU Terra (peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis lingkungan).

Sebagai catatan, hingga periode keempat, Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 telah menyalurkan akumulasi dana sebesar Rp29,08 miliar kepada 863 kelompok masyarakat dengan cakupan 49.653 penerima manfaat di 36 provinsi.

Duta Besar Designate Norwegia untuk Indonesia, Kaja Glomm, menggarisbawahi bahwa efektivitas perlindungan hutan tropis sangat bergantung pada aksi nyata masyarakat adat, pemuda, dan kelompok lokal yang bermukim di sekitar kawasan hutan.

“Sejauh ini, melalui kontribusi berbasis hasil, kami telah menyalurkan US$216 juta untuk mendukung hasil terverifikasi Indonesia dalam mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan. Kontribusi berbasis hasil ini mendukung rencana operasional FOLU Net 2030 Indonesia,” ujarnya.

BACA JUGA

• Hashim: Indonesia Tak Akan ‘Bunuh Diri’ Ekonomi dengan Tutup Industri Batu Bara
• Dua Induk Badak Sumatra di SRS Way Kambas Hamil, Bayi Diperkirakan Lahir Tahun Depan
• PGE Catat Rekor Produksi Listrik Panas Bumi 3.222 GWh dan Hindarkan 2,3 Juta Ton Emisi

Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menekankan bahwa tolok ukur utama keberhasilan alokasi dana karbon terletak pada dampak riil dan kemandirian ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat tapak.

“Bagi BPDLH, capaian Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 bukan hanya tentang angka yang telah disalurkan. Bagaimana dana karbon dapat dirasakan hingga ke tingkat tapak merupakan hal yang lebih utama. Dukungan pendanaan ini dapat menjadi pemantik perubahan besar yang dapat menumbuhkan semangat, membangun kapasitas, dan membuktikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya dan menjaga lingkungan,” ujar Joko.

Joko menjelaskan, skema ini tidak sekadar berfungsi sebagai dana hibah pemulihan lingkungan, melainkan jembatan komersialisasi produk hijau masyarakat perhutanan sosial.

“Jadi bagi kami kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan dokumen, tapi ini adalah membangun jembatan dari hutan menuju pasar. Dari masyarakat yang menjaga dan mengelola hutan, menuju produk yang memiliki nilai tambah dan dapat diterima oleh pasar,” pungkas Dirut BPDLH.

Selain hibah masyarakat, BPDLH turut memperkuat akses permodalan usaha perhutanan sosial dan agroforestri melalui Fasilitas Dana Bergulir (FDB). Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara BPDLH, PT Jebe Trading Indonesia (JB Cocoa) sebagai penyerap hasil produksi (offtaker), serta PT Rainforest Indonesia (Rainforest Alliance) untuk pendampingan sertifikasi dan praktik pertanian berkelanjutan.