Indonesia Bidik Dana Internasional US$260 Juta untuk Konservasi Laut

Jakarta, sustainlifetoday.com – Pemerintah Indonesia membidik dukungan pendanaan internasional hingga US$260 juta melalui berbagai skema kerja sama guna memperkuat konservasi terumbu karang, restorasi ekosistem laut, serta pengembangan Ocean Centres. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pengelolaan laut berkelanjutan dan perlindungan ekosistem pesisir.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam ajang Our Ocean Conference (OOC) ke-11 di Mombasa, Kenya. Dalam forum internasional tersebut, Indonesia menegaskan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola laut berkelanjutan di tingkat regional maupun global.

Menurut Trenggono, Indonesia telah menyiapkan empat komitmen utama yang berfokus pada penguatan pengelolaan ruang laut, perluasan kawasan konservasi, serta pengembangan solusi berbasis alam untuk mendukung aksi iklim.

“Kemudian memperluas dan meningkatkan efektivitas kawasan konservasi, serta mengembangkan solusi berbasis alam seperti karbon biru untuk mitigasi perubahan iklim,” kata Trenggono melalui keterangannya pada Selasa (23/6).

Komitmen pertama mencakup penguatan tata kelola ruang laut melalui integrasi perencanaan tata ruang darat dan laut ke dalam perencanaan nasional maupun provinsi. Pemerintah juga akan memperkuat regulasi zonasi lintas wilayah sebagai bagian dari pengelolaan ruang yang lebih terintegrasi.

“Serta memasukkan kawasan strategis nasional karbon biru ke dalam perencanaan tata ruang nasional,” ujarnya.

BACA JUGA

• Kasus Serangan Pembela HAM Lingkungan Naik 93 Persen pada 2025
• Outlook Ketenagakerjaan 2026 Soroti Peluang Green Jobs dan Tantangannya
• Surveyor Indonesia, UMN, dan KABL Luncurkan Program Pemberdayaan dan Konservasi Pesisir

Karbon biru menjadi salah satu fokus penting dalam strategi tersebut. Potensi ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pesisir dinilai memiliki peran signifikan dalam menyerap dan menyimpan karbon, sekaligus mendukung ketahanan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Di sisi konservasi, pemerintah menargetkan penetapan 700.000 hektare kawasan konservasi laut baru pada 2026. Langkah ini merupakan bagian dari target jangka panjang Indonesia untuk memperluas kawasan konservasi laut hingga mencapai 30 persen dari total luas perairan nasional pada 2045.

“Ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem laut, serta mencapai target perluasan kawasan konservasi laut mencapai 30% dari total luas perairan nasional pada tahun 2045,” tegas dia.

Selain menambah luas kawasan konservasi, pemerintah juga akan mengevaluasi efektivitas pengelolaan sekitar 19,10 juta hektare kawasan konservasi laut yang telah ditetapkan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan manfaat konservasi dapat dirasakan secara optimal oleh lingkungan maupun masyarakat pesisir.

Trenggono juga mengungkapkan pemerintah akan mengembangkan satu proyek percontohan karbon biru yang dapat direplikasi di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim berbasis ekosistem.

Menurutnya, berbagai tantangan kelautan tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja karena bersifat lintas batas. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi internasional menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi berbagai program konservasi dan restorasi laut.

“Indonesia siap memperdalam kemitraan dengan negara sahabat, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan untuk mempercepat aksi nyata dari komitmen menuju implementasi, demi menjaga laut tetap sehat dan produktif bagi generasi sekarang dan mendatang,” imbuhnya.

Sejak bergabung dalam Our Ocean Conference pada 2016, Indonesia telah menyampaikan 73 komitmen terkait perlindungan laut. Pada OOC 2018 yang digelar di Indonesia, pemerintah juga menyampaikan 23 komitmen dengan nilai sekitar US$500 juta untuk mendukung berbagai aksi konservasi dan perlindungan ekosistem laut.

“Melalui komitmen-komitmen yang konkret dan terukur, Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi berbasis kelautan dapat berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir, sejalan dengan semangat SDG 14 untuk memastikan laut tetap lestari bagi generasi mendatang,” pungkasnya.