BPS Siapkan KBLI Khusus Perdagangan Karbon untuk Dorong Ekonomi Hijau
JAKARTA, sustainlifetoday.com — Sebagai langkah mendukung pembangunan ekonomi hijau, Badan Pusat Statistik (BPS) tengah menyiapkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) khusus untuk aktivitas perdagangan karbon. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat regulasi dan struktur ekonomi rendah emisi di Indonesia.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa penyusunan KBLI 2025 sektor ESDM telah menerima 35 usulan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di mana 34 di antaranya telah disepakati. Sementara itu, satu kode tersisa masih dikaji untuk menentukan penempatan yang paling tepat bagi aktivitas perdagangan karbon.
“Kami memahami aktivitas perdagangan karbon adalah aktivitas ekonomi baru yang harus disiapkan rumahnya KBLI-nya. Perkembangan dan investasi yang masuk melalui perdagangan karbon dapat terus berkontribusi terhadap perekonomian,” ujar Amalia dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian ESDM dan BPS tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang ESDM dan Statistik, di Jakarta, dilansir Rabu (15/10).
BPS juga melakukan benchmarking ke beberapa negara untuk mempelajari praktik terbaik dalam menetapkan klasifikasi perdagangan karbon yang relevan dengan konteks nasional. Penyelesaian KBLI untuk aktivitas karbon ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.
Baca Juga:
- IPCM Tanamkan Semangat ESG dan Literasi Digital Lewat Program Pelindo Mengajar 2025
- RI Stop Impor Solar Tahun Depan, Bahlil Pastikan Implementasi Biodiesel B50
- Irna La Perle Bawa Spirit dan Keindahan Alam Pasundan ke IN2MF 2025
Langkah ini menjadi bagian dari upaya BPS untuk menjaga relevansi indikator ekonomi nasional, seperti Produk Domestik Bruto (PDB), di tengah transisi menuju ekonomi hijau. Penyusunan KBLI 2025 juga berperan penting dalam mendukung sistem perizinan Online Single Submission (OSS) serta tanggung jawab lintas kementerian terkait.
“Kolaborasi dengan Kementerian ESDM luar biasa. Partisipasi mereka sangat membantu kami menyempurnakan KBLI 2020 menjadi KBLI 2025,” kata Amalia.
Melalui inisiatif ini, BPS menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem statistik nasional dengan data yang akurat dan berkualitas. Dukungan dari kementerian teknis, terutama melalui data sektoral dan data sosial ekonomi nasional menjadi kunci dalam mendorong kebijakan energi berbasis bukti (evidence-based policy).
Amalia menegaskan bahwa integrasi data dan penyusunan KBLI untuk perdagangan karbon tidak hanya memperkuat statistik nasional, tetapi juga menjadi fondasi bagi transformasi ekonomi hijau dan rendah emisi. Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia di masa depan.
